"Saya ingin menjaga asas-asas yang baik dalam proses ini, karena itu nama dan identitas saya sudah berikan ke MKD dan tidak akan saya sebutkan dalam forum terbuka ini," ucap Sudirman usai membuat laporan di MKD Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).
"Kita beri kesempatan bagi MKD untuk bekerja, mudah-mudahan memberi yang terbaik bagi rakyat Indonesia seluruhnya," imbuhnya.
Saat ditanya lagi soal fraksi atau dari partai mana anggota DPR itu berasal, Sudirman juga enggan menyebutkan dan meminta agar proses dugaan pelanggaran etik itu berjalan dulu di MKD. Meski pada kesempatan sebelumnya, Sudirman sempat memberi petunjuk orang itu adalah 'politikus kuat'.
"Identitas sudah saya serahkan pada MKD. (Hanya) satu orang (anggota DPR yang terlibat -red)," imbuhnya.
Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang menerima laporan Sudirman juga menolak membuka identitas anggota DPR itu. Dalam laporan Sudirman, politikus itu meminta saham 49 persen untuk proyek PLTA di Papua dan saham 11 persen PT Freerpot untuk diserahkan ke Presiden dan 9 persen saham untuk wapres.
"Yang pasti anggota DPR dan tidak perlu diragukan dia anggota DPR," ucap Junimart tanpa menyebut nama.
