SEMBOYAN

SEMBOYAN

{ KEMANDIRIAN, PENGETAHUAN, KERJA KERAS, OPTIMISTIS, AKUNTABEL & PROFESIONAL }

Saturday, 31 January 2015

Thailand Memesan Pesawat N-219, yang Risetnya Masih diKembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

CNG.online: - Semarang Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof M. Nasir mengatakan Thailand sudah memesan pesawat N-219 yang risetnya tengah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Riset N219 ini tengah dibuat, dilakukan. Harapannya, pada pertengahan tahun ini sudah bisa digelindingkan keluar hanggar, sudah bentuk bodi pesawat," katanya, di Semarang, Jumat (30/1) malam.

Meski pesawat N-219 masih dalam proses riset, dia mengatakan, sudah ada negara lain yang memesan pesawat penumpang berukuran kecil itu, yakni Thailand.

"Sudah ada pemesanan N-219 dari Thailand. Yang sudah melihat-lihat Filipina. Namun, yang sudah jelas memesan adalah Thailand. Diharapkan, akhir 2015 sudah bisa terbang, teruji," tukasnya.

Kalau semuanya sudah beres, termasuk sertifikasi pesawat, kata dia, ditargetkan pada 2016 sudah bisa dilakukan produksi massal untuk pesawat N219. Pesawat ini memiliki berbagai kelebihan," katanya.

N219 rancangan PT Dirgantara Indonesia berbasiskan CASA C-212/NC-212 Aviocar yang produksinya lebih dulu dilakukan di hanggar produksinya, di Bandung. Digadang-gadang akan diberi banderol US$ 4 juta, N-219 bisa mengangkut 19 orang dengan beban maksimal lepas landas sekitar 7,5 ton dari bobot kosongnya sekitar 4,5 ton.

N-219 ditenagai dua mesin Pratt & Whitney PT6A-42 yang bisa menerbangkan dia hingga jarak tempuh ekonomis sekitar 1.100 kilometer pada kecepatan jelajah sekitar 400 kilometer perjam. Walau dirancang untuk bisa beroperasi dengan perawatan pada kondisi di wilayah terpencil, N-219 dilengkapi instrumen cukup canggih, di antara head-up display memampangkan instrumen penerbangan digital.

N-219 didedikasikan bisa menggantikan DHC-6 Twin Otter buatan de Havilland, Kanada, yang dikenal di seluruh dunia sangat tangguh dan andal dalam operasionalisasinya di wilayah-wilayah terpencil dengan fasilitas sangat minimal.

Ia menjelaskan pesawat N219 memang didesain untuk transportasi udara antardaerah dan antarpulau dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan kelebihannya tidak memerlukan landasan panjang.

"Panjang landasan yang dibutuhkan untuk pesawat ini hanya 550-600 meter. Jadi, memang tidak butuh landasan panjang. Biasanya, landasan sampai 1,4, 1,8, 2,4 dan 2,8 kilometer," katanya.

Menurut dia, potensi pemasaran pesawat ini cukup besar, terutama dari dalam negeri yang kebutuhannya mencapai 200 pesawat, tetapi tentunya kebutuhan itu tidak semuanya bisa tercukupi.

"Kapasitas produksi di pabriknya saja hanya 24 pesawat setahun. Kalau kebutuhannya 200 pesawat kan bisa sampai delapan tahun baru terpenuhi. Makanya, kami dorong pengembangan kapasitas produksi,"


Banner Air Maaqo

300ribu Mahasiswa di DIY Potensial Jadi Turis Domestik.

CNG.online: - Yogyakarta Sebanyak 300.000 mahasiswa yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan potensi besar untuk menjadi turis domestik yang bisa mempromosikan sektor kepariwisataan ke daerah lain.

"Selain turis asing, tidak kalah penting ratusan ribu mahasiswa dari luar daerah yang kuliah di sini, merupakan aset kepariwisataan yang bisa menjadi turis domestik," kata Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Rose Sutikno, di Yogyakarta, Jumat (30/1).

Hal itu dikemukakannya saat menerima kunjungan rombongan awak media dan Bagian Humas Protokoler Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung dalam kegiatan studi kepariwisataan di DIY.

"Di DIY juga ada ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa daerah yang merupakan wadah untuk saling mempromosikan potensi kepariwisataan daerah masing-masing," ujar Sutikno.

Ia menjelaskan, Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah ini sudah saling kenal serta sering melakukan pergelaran kesenian tradisional dan budaya daerah mereka masing-masing.

"Mahasiswa dari Pulau Bangka juga banyak di DIY, mereka juga punya perkumpulan dan aktif melaksanakan kegiatan," ujarnya.

Menurut dia, promosi secara lisan sangat efektif sehingga peran mahasiswa luar daerah yang sedang melaksanakan pendidikan di daerah ini diharapkan untuk menyampaikan kepada masyarakat luar daerah mengenai potensi pariwisata di DIY.

"Mahasiswa itu adalah investasi kepariwisataan, juga agen kami dalam mempromosikan potensi dunia kepariwisataan daerah ini," ujarnya.

Ia juga mengatakan, kemajuan kepariwisataan di daerah ini memiliki dampak domino terhadap sektor lainnya di antaranya hidangan, perhotelan, jasa transportasi dan UKM.

"Kami tidak melihat dari berapa sumbangan terhadap PAD, tetapi melihat dari sisi dampak dominonya di berbagai sektor," ujarnya.


Banner Air Maaqo

Serangan Terhadap Masjid Da'un Saat Jama'ah Jumat, 55 tewas di Pakistan.

Serangan itu diklaim oleh Taliban Pakistan kelompok sempalan dan merupakan tanda pertumbuhan sektarianisme di provinsi Sindh

CNG.online: - KARACHI Sebuah ledakan di sebuah masjid Syiah di Pakistan selatan menewaskan 55 orang dan melukai sedikitnya 59 dalam pemboman bunuh diri, kata polisi Shikarpur Jumat.

Pemboman di kota, sekitar 300 km sebelah utara dari Karachi, merupakan serangan sektarian terburuk di negara itu dalam beberapa bulan, dan menawarkan bukti lebih lanjut bahwa para ekstrimis yang sangat menyebar di provinsi Sindh, yang sebelumnya telah terhindar episode terburuk kekerasan di Pakistan.

Gambar dari tempat kejadian menunjukkan berdarah setia makhluk dimuat masjid di distrik Lakhi Dar.

- Serangan tampaknya telah dilakukan oleh seorang pembom bunuh diri - kata Abdul Quddus, seorang petugas Shikarpur.

The Jundullah, kelompok sempalan dari Taliban Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

"Tujuan kami adalah komunitas Syiah," kata Fahad Marwat, juru bicara kelompok. "Mereka adalah musuh kita."

Meskipun kekerasan sektarian telah meningkat di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir, serangan tersebut telah relatif langka di Sindh, yang memiliki tradisi panjang toleransi antar kelompok agama.

Tapi harmoni ini diancam dengan ekspansi baru-baru ini kelompok sektarian di seluruh propinsi, menggunakan masjid dan seminar untuk menyebarkan kebencian terhadap Syiah. Salah satu kelompok yang paling menonjol, Ahle Sunnah Wal Jamaah, dilarang oleh pemerintah Pakistan pada tahun 2012.

Dalam sebuah pernyataan, mantan Presiden Asif Ali Zardari, yang lahir di provinsi Sindh, mengatakan dia "terkejut dan sedih" dengan pengeboman.

Banner Air Maaqo

UAE Siswa Lomba Desain Drone Untuk Mengusir / Menghilangkan Kabut di Bandara.

CNG.online: - Sharjah (Uni Emirat Arab) Sebuah tim akademisi dan mahasiswa dari Khalifa University telah mengembangkan sebuah pesawat tak berawak untuk menghilangkan kabut dari landasan pacu bandara atau jalan yang sibuk dalam beberapa menit.

Desainnya telah mencapai 19 keluar terakhir dari lebih dari 400 entri dalam Drone internasional Untuk kompetisi baik yang diselenggarakan di Dubai.

Dr Reyad El Khazali, pemimpin tim, mengatakan pesawat tak berawak tersebut sangat penting bagi UAE sebagai negara mengalami kondisi kabut tebal dan mengganggu di musim dingin yang menyebabkan masalah di jalan dan di bandara.

"Kami telah diuji dalam rumah kaca tertutup, yang menghasilkan kondisi kabut, dan kami mampu untuk mengusir kabut di 11 detik," katanya, menjelaskan bahwa penggunaan larutan garam menciptakan ketidak seimbangan antara suhu dan embun titik.

"Partikel-partikel garam menyerap partikel kabut, yang menciptakan ketidak seimbangan, memungkinkan kita untuk mengusir kabut. Untuk proyek ini kami hingga 15-20kg kapasitas solusi dalam pesawat tak berawak, tapi di masa depan kita dapat membangun sebuah pesawat tak berawak yang lebih kuat yang dapat membawa 40-50kg solusi, "tambahnya.

Solusinya ramah lingkungan ini terdiri enam per garam persen dicampur dengan air untuk menghasilkan semprotan yang dapat membersihkan kabut.

Bulan ini, Etihad Airways harus buku ribuan penumpang ke kamar hotel Abu Dhabi setelah kabut tebal menyebabkan pembatalan 20 penerbangan. Kabut juga menyebabkan gangguan di bandara Dubai.

Moza Al Shemaili, 31, salah satu dari tiga perempuan siswa Emirat PhD bekerja pada proyek itu, mengatakan pekerjaan merupakan tantangan pribadi seperti yang sering ditemui kabut tebal selama perjalanan sehari-hari dari rumah RAK ​​dia ke kampus Sharjah.

"Saya mendorong awal ketika kabut masih tebal dan menyebabkan banyak kecelakaan," katanya. "Ini akan sangat sukses untuk digunakan di jalan-jalan utama."

Idenya berawal dari konsep penyemaian awan, yang digunakan untuk artifisial menciptakan hujan. Drone dirancang untuk mengkonversi kabut menjadi tetesan basah.

Alya Al Mazmi, 21, seorang mahasiswa komunikasi-tahun keempat, kata mengatasi masalah yang disebabkan oleh kabut mempengaruhi semua orang. "Para bandara bisa membeli sejumlah drone tersebut serta kendaraan layanan darurat setelah mereka siap untuk pengiriman."

Dr El Khazali mengatakan akan menelan biaya hingga Dh100,000 untuk membangun setiap drone, harga menarik mengingat jumlah pendapatan yang hilang oleh bandara dan maskapai penerbangan penundaan kabut.

Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 7 Februari dengan US $ 1 juta (Dh3.67m) hadiah yang ditawarkan. Tim Khalifa University, satu-satunya representasi UAE dalam tahap akhir kompetisi, akan menghadapi tim dari universitas-universitas AS terkenal seperti MIT dan Stanford.

Ms Al Mazmi mengatakan menang atau kalah tim bangga prestasi.

"Sudah waktunya untuk membuat orang lebih sadar bahwa ada drone yang dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah. Terlibat dengan teknologi baru tersebut dan dalam bidang ini adalah hal yang sangat baik untuk menjadi bagian dari, terutama karena wanita Emirat. "

Banner Air Maaqo

Friday, 30 January 2015

Tak Ada Deal-dealan Antara Prabowo dan Jokowi. - Prabowo bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor (29/1/15).

CNG.online: - Presiden Joko Widodo bertemu dengan mantan rivalnya dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu, Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis kemarin, 29 Januari 2015.Pertemuan itu memunculkan bermacam pandangan, salah satunya adanya deal (perjanjian) khusus antara dua tokoh tersebut.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantahnya. Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo adalah untuk membahas kepentingan bangsa.

"Tidak ada deal-nya. Saya pikir, bangsa ini harus dibangun bersama-sama," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Jumat 30 Januari 2015.

Namun, Wapres tidak bisa melarang, apabila ada masyarakat yang berpandangan adanya perjanjian-perjanjian tertentu antara Jokowi-Prabowo. "Berpikir boleh saja, tetapi tidak begitu. Sama-sama bangun bangsa ini," ujarnya.

Dia menuturkan, sebagai Presiden, tidak aneh jika Jokowi menerima tamu-tamu dari sejumlah tokoh. Termasuk, tokoh partai politik dari Koalisi Merah Putih. Dia menilai, langkah itu justru bagus agar negeri ini aman dan politiknya stabil.

"Itu tanda tanda politik kita stabil. Tidak ada partai yang tak bersahabat," ujarnyaa.

Lantas, mengapa Wapres tidak ikut dalam pertemuan itu? "Saya pimpin rapat kemarin," jawabnya.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kisruh KPK vs Polri membuat internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami krisis komunikasi. Partai-partai yang "ngotot" agar Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri, bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang masih ragu.

Dalam Diskusi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema "KPK vs Polri: Politis atau Tidak", Jumat 30 Januari 2015, Direktur Political Communication Institute, Heri Budianto, menyatakan aroma tak harmonis terlihat antara Jokowi dengan KIH.

Hal itu juga dipertegas dengan berbagai pernyataan dari petinggi PDI Perjuangan yang mulai menyoal kinerja Presiden Jokowi.

"Jokowi di persimpangan jalan. Bingung, ke KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH. Sekarang setelah bertemu Prabowo Subianto, jadi terang benderang," ujar Heri.

Heri melihat, Jokowi terlihat ragu dengan koalisi pendukungnya yang mulai tidak solid. Namun, Heri justru khawatir, jika Jokowi memilih beralih ke KMP.

"Apa Jokowi bakal ke KMP? Itu bahaya, ruang gelap. Mending benahi ruangnya sendiri. KMP menunggu bola muntah. Ini kelemahan KIH," ujar Heri.

Heri menyarankan agar koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan itu segera berbenah, agar konflik di internal tidak meluas dan Jokowi tidak beralih ke KMP. "Sebaiknya KIH segera perbaiki diri," katanya.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politisi PDI Perjuangan, Honing Sani, mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh setelah 100 hari masa pemerintahannya. Dia berharap pertemuan itu membantu Jokowi untuk membuat keputusan yang tepat, terutama gesekan antara KPK dan Polri.

"Setelah 100 hari kita tunggu keputusan positif baru dari Pak Jokowi," kata Honing yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 30 Januari 2015.

Menurutnya, pertemuan dengan banyak tokoh seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan mantan presiden BJ Habibie merupakan hal positif bagi Jokowi. Di mana Jokowi akan mendapat banyak masukan dan energi baru untuk menyelesaikan masalah.

Pada situasi saat ini, menurutnya, tidak mudah bagi Jokowi untuk menyelesaikan sengketa antara KPK dan Polri. Butuh banyak masukan, karena keputusan yang diambil selalu ada risikonya.

"Semakin banyak komunikasi akan menghasilkan keputusan tepat. Yang ditunggu keberanian Pak Jokowi mengambil keputusan dengan risiko paling minimal," katanya.

Mengenai inisiatif, Jokowi mengundang Prabowo ke istana, baginya bukanlah sebuah masalah.

"Itu inisiatif luar biasa. Masyarakat bisa melihat itu. Untuk membangun bangsa dibutuhkan kebersamaan. Perbedaan bukan memutuskan silaturahmi," katanya.

Selain itu, ia mengakui KIH sebagai pendukung Presiden Jokowi, membutuhkan dukungan KMP untuk membangun bangsa.

Banner Air Maaqo

Nota Kesepahaman Tiga Menteri Terbitkan Izin Usaha Mikro Kecil {IUMK}.

CNG.online: - Jakarta Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM sepakat untuk memberikan kemudahan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sebagai tindak lanjut PP Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tiga Menteri dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.

"Ini merupakan momentum bersejarah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), karena dengan adanya kesepakatan ini maka di lapangan akan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penerbitan IUMK," kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga.

Nota Kesepahaman tersebut langsung dioperasionalkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat pejabat Eselon I dan pihak perbankan serta Perusahaan Penjaminan Indonesia di bawah Asippindo.

"Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan kepada pelaku UMK akan lebih baik ke depan," katanya.

Melalui kesepakatan itu, otoritas penerbitan IUMK akan didelegasikan ke camat/lurah/desa dan tidak dikenakan biaya apapun, serta selesai dalam satu hari.

"Untuk membantu proses ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi pendampingan kepada UMK baik pra dan pasca penerbitan IUMK," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan kebijakan penerbitan IUMK maka ke depan para pelaku UMK telah mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan.

Selain itu dengan IUMK ini diharapkan UMK mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

"Di samping itu juga dengan IUMK ini para pelaku UMK dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, akses pasar, akses pelatihan SDM," katanya.

Untuk ini, Kementerian Koperasi dan UMK akan menggandeng perbankan seperti BRI dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan guna mengoptimalkan fungsi IUMK yang nantinya akan dimodifikasi menjadi kartu IUMK.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan terkait dengan pendampingan yang akan difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya sudah membuat surat edaran Nomor 15/M.KUKM/I/2015, tanggal 22 Januari 2015.

"Surat ini sudah dikirimkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota agar membantu para pendamping UMK dalam melaksanakan peran pendampingan sehingga optimal pelayanan kepada UMK," katanya.

Tugas pendamping itu, kata Braman, adalah untuk membantu UMK dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kecamatan/Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan, hingga memberikan bimbingan pasca perolehan IUMK seperti akses ke pembiayaan.

"Untuk sementara para Pendamping yang kita dorong adalah Asosiasi BDS, PNPM Mandiri, UKM Center, KKB, HIPMIKONDO, P3UKM, PINBUK, dan para Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM," katanya.

Pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan termasuk Asosiasi UKM dan KADIN akan ikut membantu UMK dalam perbitan IUMK.

Banner Air Maaqo

Modus Baru Penipuan Via Online, Dengan Bukti Screenshotnya Saya Kirim.

Saat ini screenshot sudah lazim dianggap sebagai bukti, bahwa pembeli sudah membayar, dalam transaksi online. Kalau dulu biasanya pembeli memfoto struk ATM, namun semenjak jamak orang memakai iBanking atau mobile banking, maka screenshot juga lazim dipake selain foto struk ATM atau struk setoran langsung.

CNG.online: - Hal ini kemudian juga memicu praktik penipuan baru, dengan cara merekayasa screenshot ibanking. Bagaimana modusnya? Lalu bagaimana cara menangkal atau mengatasi penipuan modus ini?

"Oke gan, bentar lagi saya transfer, nanti bukti screenshotnya saya kirim." Itu adalah pesan yang saya terima, dari seorang pembeli di lapak jual beli online saya di sebuah forum.

Itu adalah pesan yang saya terima dari seorang pembeli di lapak jual beli online saya di sebuah forum. Tak lama kemudian dia mengirim gambar yang tampak seperti screenshot internet banking (iBanking) salah satu bank swasta terkemuka. Itu adalah tanda atau bukti bahwa dia sudah mentransfer sejumlah uang sebagai pembayaran barang saya yang dia beli.

Awalnya saya percaya dia sudah mentransfer. Namun setelah saya cek melalui iBanking juga, ternyata belum ada dana yang masuk. Maka saya katakan ke pembeli bahwa dananya belum masuk, dan saya hanya akan mengirim barang jika dananya sudah masuk.

Saat itu, pembeli beralasan bahwa mungkin dana masih pending, sebab ini adalah transfer antar bank. Karena saya berprasangka baik, maka saya memilih percaya dan menunggu. Namun beberapa kali saya cek, dana tak juga kunjung masuk ke rekening saya.

Akhirnya saya coba amati screenshot iBanking yang dikirim pembeli tadi. Ternyata ada yang janggal. Di sana, nama saya tidak tertulis lengkap, dan cabang bank tempat saya membuka rekening juga salah. Di sana ditulis Cimanggis, padahal saya buka di daerah Jakarta Pusat. Selain itu, font nama pakai huruf kecil, sementara font keterangan lain pakai huruf besar.

Kejanggalan-kejanggalan itu sudah cukup bagi saya untuk menyimpulkan bahwa screenshot tersebut adalah palsu atau sudah diedit dengan aplikasi untuk permak foto seperti photoshop dan semacamnya. Wah, rupanya saya mau ditipu. Bagi saya ini adalah modus penipuan gaya baru dengan screenshot iBanking. Sekilas sangat meyakinkan.

Tapi tenang, penipuan semacam ini gak mempan bagi saya. Sebab bagi saya pengakuan pembeli telah mentransfer itu satu hal, dan uang masuk ke rekening saya itu hal lainnya. Keduanya harus selaras. Jadi jika ada yang ngaku sudah transfer tapi di rekening saya belum ada dana masuk, ya saya anggap belum dibayar. Dalam kondisi ini, saya sebagai penjual tidak akan mengirimkan barang.

Hal itulah yang saya lakukan pada pembeli yang coba menipu saya tadi. Meski dia terus mendesak dengan berbagai cerita agar saya mengirim barang, saya tetap tidak mau mengirim. Akhirnya setelah sekian lama, dia meminta saya coba cek rekening lagi apakah ada dana yang masuk. Saya cek memang ada dana masuk, tapi baru saja ditransfer. Rupanya penipu ini akhirnya mau transfer juga setelah gagal coba menipu saya dengan screenshot.

Saya tidak permasalahkan pembeli yang mencoba menipu saya itu, karena toh akhirnya dia membayar juga. Namun hal ini perlu diketahui karena mungkin modus penipuan online baru ini bisa sukses di pendagang online lain, atau bahkan pada anda. Bayangkan jika ada penjual yang sibuk dan banyak transaksi. Lalu salah satu pembeli coba menipu dengan modus seperti di atas, maka sangat mungkin berhasil karena sekilas memang meyakinkan.

Apalagi saat ini screenshot sudah lazim dianggap sebagai bukti (bahwa pembeli sudah mentransfer) dalam transaksi online. Kalau dulu biasanya pembeli memfoto struk ATM, namun semenjak jamak orang memakai iBanking atau mobile banking, maka screenshot juga lazim dipake selain foto struk ATM atau struk setoran langsung.

Lalu bagaimana cara menangkal atau mengatasi penipuan modus ini?

Gampang. Pertama, selalu cek rekening anda dengan iBanking setelah pembeli mengaku mentransfer. Cek apakah ada dana masuk atau tidak. Jika tidak ada dana masuk, anggap pembeli belum mentransfer. Anggap screenshot sebagai bukti sekunder saja. Bukti primer tetap lalu lintas di rekening anda.

Anda juga bisa melakukan trik agar penipu gagal membuat screenshot yang meyakinkan, atau salah membuat screenshot seperti kasus saya tadi. Caranya yaitu: jangan pernah menyebutkan nama lengkap anda di rekening. Jadi saat pembeli meminta nomor rekening, kasih nomo rekening dengan atas nama, nama depan anda saja.

Misalnya dalam kasus saya, saya hanya menyebut atas nama Dian W. Nah Dian W. Inilah yang dipake penipu membuat screenshoot palsu. Padahal nama yang seharusnya muncul ditransaksi asli adalah Dian Widiyanarko. Dalam kasus saya cabang bank juga salah, karena memang penipu tidak tahu data perbankan kita. Ini juga jadi kelemahan penipu yang memakai modus screenshot.

Lalu bagaimana jika pembeli ngotot sudah mentransfer dan menuntut barang dikirim? Kita harus ngotot juga untuk tidak mau mengirim sebelum dana masuk. Dalam posisi ini, kita kuat karena masuk atau tidaknya dana bisa kita buktikan dengan pihak bank. Sebab semua transaksi tercatat di dalam sistem bank dan mudah pula kita ketahui.

Sebenarnya modus screenshot ini modus yang mudah diatasi. Meski demikian jika tidak waspada ini bisa menipu dan merugikan penjual. Yang penting kita selalu teliti, jeli dan jangan mudah percaya, tapi harus selalu cek dan ricek.

Kita harus selalu waspada. Setelah ini, bukan tidak mungkin akan ada modus penipuan baru lagi, yang mungkin lebih meyakinkan lagi. Karena penipu selalu punya cara baru.

Banner Air Maaqo

Filipina Akan Mengadakan Hari Bergabung Untuk 44 Pasukan Komando Polisi Yang Tewas, Dalam Bentrokan Dengan Pemberontak Muslim.

CNG.online: - Mayat mereka yang meninggal dikembalikan ke Manila pada hari Kamis. Mereka akan dihormati kemudian pada hari Jumat dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Presiden Benigno Aquino.

Kekerasan itu terjadi di provinsi selatan Maguindanao pada hari Minggu.

Polisi mencari dua tersangka teroris masuk ke suatu desa yang diselenggarakan oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

MILF menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah tahun lalu untuk mengakhiri tahun pertempuran.

Namun pemberontak mengatakan polisi tidak berhubungan dengan mereka tentang operasi seperti yang disyaratkan dalam kesepakatan, yang mengarah ke bentrokan disengaja.

'Damai dipertaruhkan'
Semua bendera di kantor-kantor pemerintah dan instalasi militer sedang dikibarkan setengah tiang pada hari Jumat untuk menghormati mereka yang meninggal, media Filipina mengatakan.

Pada hari Rabu, dalam pidato televisi kepada bangsa, Mr Aquino mengatakan bahwa perjanjian damai tidak boleh runtuh.

"Jika proses perdamaian yang tergelincir, berapa banyak kuburan yang akan kita harus menggali? '' Katanya.

Para pemberontak telah sepakat untuk mengakhiri perjuangan mereka dengan imbalan pembentukan sebuah daerah otonomi Muslim.

Pekerjaan sedang berlangsung hukum untuk membuat daerah ini dan presiden mengatakan itu melanjutkan, di tengah seruan dari beberapa anggota parlemen untuk penundaan.

"Seluruh proses perdamaian yang dipertaruhkan dengan hukum ini. Jika kita gagal untuk lulus hukum pada saat yang paling cepat, proses perdamaian akan gagal dan status quo akan tetap."

Ribuan orang telah tewas lebih dari empat dekade pertempuran separatis di selatan negara itu. Kesepakatan Maret 2014 dipandang sebagai terobosan.

Dua target operasi polisi Zulkifli bin Hir, yang dikenal sebagai Marwan - tokoh terkemuka kelompok Islam Jamaah Islamiyah (JI) - serta diduga ahli pembuat bom JI Basit Usman, yang terkait dengan kelompok sempalan MILF yang menolak kesepakatan damai.

JI memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan ingin negara Islam di Asia Tenggara. Ini memiliki track record panjang serangan bom di Indonesia dan di tempat lain di wilayah ini.

Marwan, yang ada di daftar paling dicari FBI, diyakini telah bersembunyi di Filipina selatan selama lebih dari satu dekade.

Polisi mengatakan Marwan terbunuh tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Baik dia dan Basit Usman telah salah dilaporkan beberapa kali dibunuh.

Banner Air Maaqo

Proses Ancaman, Pabrik Masker Menyerah Cervero dan Akan Rahmat Foster.

Setelah proses ancaman, pabrik masker menyerah Cervero dan akan rahmat Foster
CNG.online: - Pertahanan mantan kepala Daerah Internasional Petrobras memperingatkan akan menuntut mereka yang memproduksi masker dengan wajah

RIO, São Paulo dan Curitiba - Kurang dari karnaval bulan, pertahanan mantan direktur Petrobras 'International di Area Nestor Cervero mengancam akan menuntut mereka yang memproduksi masker dengan wajahnya. Dengan skandal di negara bagian, pabrik-pabrik yang direncanakan untuk membuat artikel ini dengan gambar Cervero, terjebak dalam Federal Police Curitiba karena Operasi Cuci Jet.

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa akan ada masker Cervero, pengacara Edson Ribeiro mulai bertindak. Seorang anggota tim yang disebut pabrik terbesar yang biasanya menghasilkan barang-barang untuk karnaval, yang Condal di Sao Goncalo, dan memperingatkan:

- Jika seseorang melakukan itu, saya akan menuntut. Anda memiliki hak untuk gambar, memiliki kerusakan moral. Jika seseorang melakukan, saya akan menemukan siapa yang melakukan - kata Ribeiro.

Ketakutan pabrik kompensasi
Olga Valle, pemilik Condal, mengatakan bahwa untuk menghindari sakit kepala, menyerah bermain wajah Cervero itu. Dia mengatakan bahwa selain karnaval menjadi sangat dekat, permintaan oleh topeng mantan direktur Petrobras 'tidak sebanyak yang diharapkan. Idenya adalah untuk menghasilkan nuansa presiden Petrobras, Rahmat Foster.

- Mereka mengatakan mereka akan mengambil tindakan. Seperti kita waktu yang salah, dan itu akan menjadi komplikasi, sebaiknya aku tidak bisa masuk ke - kata Olga.

Pemilik Condal dan suaminya, Armando Valle, yang meninggal pada tahun 2007, tidak pernah dituntut untuk otoritas yang memiliki wajah dibingkai dalam nuansa. Ada banyak nama politik yang berubah karnaval menyamar.

Pada saat tunjangan bulanan persidangan, karakter adalah mantan Menteri José Dirceu, mantan presiden PT Jose Genoino dan mantan Presiden Mahkamah Agung Joaquim Barbosa. Kali ini, Olga memilih untuk menghindari risiko kompensasi membayar:

- Hal ini sangat ambigu. Itu semua tergantung pada hakim. Aku sedang tidak mood untuk memiliki masalah seperti ini. Mungkin hakim pikir dia (Cervero) memiliki hak tersebut.

Konstitusi profesor hukum di PUC-SP, Marcelo Figueiredo mengatakan Konstitusi, dalam artikel kelima memberikan hak atas perlindungan gambar - yang dapat digunakan oleh pertahanan Cervero - tetapi juga menjamin perlindungan acara budaya:

- Orang-orang memiliki hak pada gambar itu sendiri. Tapi dalam kasus topeng karnaval, jika seseorang membeli atau menggunakan masker, yang melaksanakan kebebasan berbicara. Tentang hal ini, pertahanan Cervero tidak akan memiliki hak tindakan. Sekarang, dalam kasus pabrik yang memproduksi barang-barang, perusahaan dapat berpendapat bahwa topeng adalah budaya masyarakat objek. Konstitusi, dalam Pasal 215 dan 216, mengatakan bahwa negara melindungi acara budaya, termasuk yang populer - diperiksa Figueiredo.

Bahkan tanpa masker, Cervero tidak akan terlupakan dalam pesta pora itu. Dia tidak bisa lepas dari ketidaksopanan blok karnaval. The Lima Paman saya akan parade di Lapa dengan samba pada skandal di Petrobras: "Beautiful, beautiful, beautiful / Ini adalah Cervero / Silakan diterima / Rumah Anda: denting," kata salah satu lagu .

Banner Air Maaqo

TNI Akan Pecat Penjual Amunisi, (kalau di militer, pengkhianatan bisa dihukum mati).

CNG.online: - PANGLIMA Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayjen Fransen Siahaan, mengakui ada dua personelnya yang terlibat penjualan amunisi dengan aktivis garis keras prokemerdekaan Papua.

''Mereka telah kami periksa.Saya tegaskan tidak ada toleransi dan pastikan dipecat,'' tegas Mayjen Fransen di Markas Kodam Cenderawasih, Jayapura, kemarin.

Ia menjelaskan proses pe meriksaan sudah dilakukan pada 27 Januari 2015. Personel yang terlibat ialah NH yang berpangkat sersan satu dan S dengan pangkat sersan mayor. Adapun tiga anggota TNI lainnya yang juga diduga terlibat masih dalam pemeriksaan.

Pangdam juga berjanji akan membongkar sendikat penjualan amunisi yang melibatkan personelnya itu. ''Ini ada duri dalam daging. Mereka ini pengkhianat bangsa,'' ujarnya.

Sebelumnya, tiga warga sipil yang merupakan jaringan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Purom Wenda dibekuk tim gabungan TNIPolri di pusat perbelanjaan Papua Trade Center (PTC) Entrop, Rabu (28/1) siang. Dalam operasi penangkapan itu, tim menyita 500 amunisi kaliber 5,56 mm yang akan dikirim ke kelompok Purom Wenda.

Saat ditemui di Jakarta, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dalam menelusuri kasus tersebut. Ia menambahkan penelusuran tersebut tidak akan berlangsung lama.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mendesak agar para penyidik TNI terbuka dan jujur ketika mengumumkan hasil penyidikan agar masyarakat dapat mengetahui apakah aparat TNI terlibat atau tidak.

Selain itu, Haris meminta tim gabungan TNI-Polri membongkar jaringan perdagangan senjata khususnya yang melibatkan personel TNI-Polri secara tuntas karena hal itu merugikan dan mengancam stabilitas negara.

Ketua Program Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menyebut anggota TNI yang secara sengaja bekerja sama dengan kelompok antipemerintah atau kelompok separatis merupakan pengkhianat bangsa sehingga tidak saja dipecat dari kesatuan, tapi juga dapat diancam dengan hukuman mati.

''Oknum TNI yang menjual amunisi ke kelompok anti pemerintah bisa dibilang sebagai pengkhianatan terhadap negara. Kalau di militer, pengkhianatan bisa dihukum mati,'' ujarnya.

Banner Air Maaqo

PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN: "potensi suap, pemerasan dan penjualan pengaruh ada di tiap titik".

CNG.online: - Sektor kehutanan sebagai bagian dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Dengan luasan sekitar 70% dari wilayah darat, hutan Indonesia ibarat ‘magnet' bagi berbagai pihak dengan beragam kepentingan. Di sisi lain, penetapan tata batas hingga saat ini masih belum tuntas. Sengketa lahan atau kawasan hutan dan saling klaim batas kelola pun menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Salah satu latar belakang konflik di sektor kehutanan adalah indikasi praktek koruptif di sejumlah tahapan pengelolaan hutan. Dengan memanfaatkan celah yang ada pada regulasi, keuntungan dalam jumlah yang tak sedikit dapat dinikmati pihak tertentu.

Permasalahan yang kompleks di sektor kehutanan Indonesia ini diakui oleh Profesor Hariadi Kartodihardjo, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional. Di sela kesibukannya sebagai pengajar di Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI, beliau menyempatkan diri menerima tim ACCH di ruang kerjanya di Institut Pertanian Bogor untuk memaparkan kondisi sektor kehutanan Indonesia saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2013, pengukuhan kawasan hutan baru mencapai 16,18% dari total luas wilayah 120 juta ha. Mengapa proses pengukuhan ini lambat?

Penyebab kelambatan ini antara lain adalah kebijakan. Tata batas berdasarkan penunjukan kawasan hutan tak menyelesaikan hak-hak pihak ketiga secara tuntas, dan belum mendapat pengakuan masyarakat dan pemerintah daerah, walau dalam pelaksanaannya (dulu dan sebagian sekarang), bupati menjadi ketua Panitia Tata Batas (PTB). Tata batas ini legal tapi tidak legitimate. Secara teknis pelaksanaan tata batas adalah sepanjang jalur batas, sedangkan untuk daerah di dalamnya tidak dilakukan karena terbatasnya anggaran. Inilah yang menimbulkan klaim-klaim masyarakat atas area di dalamnya yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Faktor penyebab yang kedua adalah perubahan tata ruang 5 tahunan yang seringkali menafikan tata batas yang sebelumnya telah ada, dan dalam pratiknya mengakomodir perizinan yang salah lokasi dan perubahan dalam 5 tahun berjalan.

Penetapan kawasan hutan yang selama ini belum menjadi prioritas utama, adalah faktor berikutnya. Kebijakan lain seperti izin pemanfaatan (kayu dan non kayu) maupun penggunaan hutan (tambang) dapat diberikan, tanpa harus diselesaikannya penetapan kawasan hutan secara sah. Implikasinya, penetapan kawasan hutan melambat karena tanpa pengukuhan pun pengelolaan hutan tetap dapat berjalan.

Penetapan kawasan hutan disamakan dengan kegiatan lainnya, sehingga memasang patok batas menjadi bukti pertanggungjawaban keuangan atau anggaran. Padahal persoalan utama di sini adalah memastikan hak negara dan hak pihak lain, sehingga yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah mediasi dan resolusi konflik.

Setelah tahun 2009, dimulai upaya percepatan penyelesaian penetapan dan tata batas. Sehingga pada akhir Desember 2014, sesuai data yang di release oleh Kementerian Kehutanan, penetapan kawasan hutan telah mencapai ±83.312.731,18 ha atau 68,86%.

Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pembenahan kebijakan sektor kehutanan?
Cukup banyak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan akademisi yang mewakili peran masyarakat dalam upaya pembenahan kebijakan di sektor kehutanan. Permasalahannya, ada perbedaan substansial atau cara berfikir antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat biasanya berangkat dari persoalan-persoalan riil di lapangan, sedangkan pemerintah berangkat dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus ditaati. Dalam pratiknya di lapangan, pemerintah lebih mementingkan bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran daripada memikirkan bagaimana persoalan diselesaikan. Gap yang demikian ini, sampai sekarang belum terpecahkan.

Seperti apa gambaran potensi kekayaan dan penerimaan negara sektor kehutanan?
Potensi dan realisasi penerimaan negara dari sumber daya alam secara umum sangat terkait dengan kecakapan negara untuk mampu mengetahui jumlah produksi dari tiap sektor, serta penetapan harga dasar setiap komoditi yang dijadikan sarana untuk menentukan pendapatan pemerintah.

Upaya penetapan produksi sampai saat ini tidak berkembang signifikan. Pemerintah masih menggunakan cara tunggal, dengan menempatkan SDM di perusahaan pengelola sebagai tenaga teknis (GANIS) yang mengukur dan melakukan grading kayu bulat milik perusahannya tersebut. GANIS diawasi oleh pengawas tenaga teknis (WASGANIS), yaitu pegawai pemerintah daerah dan UPT kehutanan dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan (BP2HP).

Dalam praktiknya, pengaturan hasil yang menguntungkan keduanya masih banyak ditemukan. Demikian pula untuk penetapan harga dasar sebagai instrumen menetapkan jumlah provisi (Provisi Sumber Daya Hutan) atau dana (reboisasi) sebagai pendapatan negara. Fakta di lapangan, menaikkan PSDH dan DR menjadi sangat krusial, karena tingginya biaya transaksi dalam proses perizinan maupun proses produksinya. Ini biasanya tidak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Dengan sistem perdagangan saat ini, harga kayu menjadi under value sehingga produsen tidak mampu mendapatkan keuntungan yang semestinya.

Prof. Hariadi Kartodihardjo atau yang kerap disapa Prof. HK (yang berasal dari inisial nama beliau), tak asing lagi dengan berbagai isu pengelolaan hutan di Indonesia. Sejumlah hasil penelitiannya telah dituangkan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah lainnya. Saat wawancara tim ACCH mulai menyentuh isu korupsi di sektor kehutanan, antusiasme beliau yang meraih gelar profesornya untuk Kebijakan Hutan tergambar dari runutnya penuturannya berikut ini.

Bagaimana alur atau proses perizinan pengelolaan kawasan hutan dan titik rawan korupsinya?
Alur atau proses perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan dapat digambarkan seperti di bawah ini. Praktik penyuapan/ pemerasan yang terkait perizinan sangat tinggi, dan terjadi hampir di seluruh proses perizinan.

Penelitian KPK tahun 2013 telah mengkaji alur dan titik-titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan hutan. Mulai dari persiapan permohonan, penelitian permohonan, tata batas, sampai dengan keluarnya izin pengelolaan. Dari izin ini kemudian ditentukan working area di lapangan, inventarisasi hutan menyeluruh berkala yang dilakukan oleh pemegang izin, rencana kerja lima tahun, laporan potensi hutan lima tahun, rencana kerja tahunan, dan laporan hasil produksi.

Berikutnya adalah tata usaha kayu, dimana pada tahap ini diterbitkan Surat Sah Hasil Hutan. Di tahap persiapan permohonan izin, izin, dan rekonsiliasi sangat rawan kecurangan dimana pemerintah dapat melakukan tindakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Potensi suap, pemerasan dan penjualan pengaruh ada di tiap titik.

Tim peneliti pernah melakukan penghitungan biaya untuk perizinan pengelolaan hutan, dan didapat angka yang sangat fantastis, yakni Rp 22 milyar untuk setiap izinnya. Dengan biaya yang sangat mahal tersebut, bagaimana rakyat mampu untuk "membeli" legalitas pengelolaan hutan?

Hal ini menimbulkan kesenjangan pelayanan, yaitu antara perusahaan yang mempunyai dana besar dan rakyat. Walaupun dikatakan bahwa semua elemen diberikan kesempatan yang sama, namun secara fakta di lapangan sangat berbeda.

Untuk menutup biaya tersebut perusahaan melakukan over cutting. Selain untuk menutup mahalnya biaya transaksi, ini dilakukan untuk mencapai target peningkatan penerimaan negara yang dicanangkan oleh BUMN. Jadi memang masalah di sektor kehutanan ini sangat kompleks.

Disini pemerintah tidak punya instrumen yang efektif untuk menghitung kekayaan sumber daya alam. Hal ini disiasati dengan adanya GANIS dan WASGANIS, namun kondisinya, mereka sangat negotiable. Seharusnya maintenance terhadap GANIS dan WAGANIS harus ideal, karena tanggungjawab, kewenangan, dan posisi yang strategis serta rawan korupsi.

Bagaimanakah respon pemerintah atas kondisi kehutanan Indonesia saat ini?
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, pada saat itu melakukan respon cukup besar dengan melakukan perbaikan regulasi dengan memotong alur atau proses perizinan. Namun, ternyata praktik pelaksanaan regulasi ini masih menimbulkan biaya transaksi yang tinggi di lapangan.

Solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan sektor kehutanan Indonesia?
Dibutuhkan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan secara mendasar, dalam arti mengurangi peluang terjadinya korupsi. Upaya ini tidak dapat berjalan baik apabila tidak ada power yang memadai untuk melakukan ini. Disamping itu penetapan persoalan-persoalan teknis secara tepat juga penting, agar persoalan dapat diatasi.

Nota Kesepakatan Bersama (NKB)-KPK sejauh ini dapat menjalankan kedua fungsi itu, namun dalam pelaksanaannya, masalah di lapangan masih belum dapat diatasi. Berbagai perbaikan peraturan tersebut masih belum operasional, sementara kelembagaan Pemerintah masih stagnan (dengan tupoksi, anggaran dan cara mengukur kinerja yang sama atau mementingkan aspek administrasi), sehingga manuver untuk melakukan perubahan belum berarti, terutama bagi yang terkena dampak kebijakan.

Selain perubahan peraturan dan prosedur melalui revisi atau perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan setingkat menteri untuk menghindari terjadinya korupsi, melalui metode corruption impact assesment, dalam jangka panjang juga perlu harmonisasi peraturan pada tingkat undang-undang.

Di samping itu, perlu perubahan struktur birokrasi pemerintah pusat maupun daerah yang dapat menunjukkan perubahan orientasi pemecahan masalah secara nyata di lapangan, dan bukan menyelesaikan pertanggungjawaban tupoksi dan anggaran saja. Keterbukaan informasi serta peran aktif LSM dan akademisi serta media juga sangat krusial, karena peran publik dalam memberikan justifikasi perubahan sangat diperlukan untuk mengimbangi konflik kepentingan dalam tubuh Pemerintah.

Selain upaya perbaikan dalam tubuh pemerintah, bagaimana upaya perbaikan dari sisi pengusaha?
Suap adalah sebuah kejahatan yang tidak hanya melibatkan satu pihak atau single actor, namun selain pihak yang menerima suap, juga ada pihak yang menyuap, yaitu pihak swasta. Merespon hal ini telah dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak tersebut untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah good corporate governance.

Dalam membuat suatu perubahan, kita akui tidak mudah. Ketika pada level atas sudah menyatakan komitmennya untuk menerapkan good corporate governance, belum tentu pada level bawah atau teknis di lapangan secara serta-merta ‘mengiyakan' instruksi atasannya.

Banner Air Maaqo

Pemungutan Pajak Terhadap Apartemen Seharga Rp 2 Miliar Akan Menimbukan Efek egatif.

Jakarta Kebijakan ini ditengarai akan mendorong belanja properti ke luar negeri.

Ekonom Aviliani menyampaikan pandangan tersebut terkait rencana pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif dan batasan barang mewah yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBM) . Salah satu objek pajak adalah apartemen yang harganya di atas Rp2 miliar.

CNG.online: - Menurut Aviliani, kebijakan itu tidak akan memberikan hasil signifikan. Bahkan, dia menilai akan menimbulkan efek negatif. Efek itu diantaranya terjadinya belanja barang ke luar negeri, termasuk properti.

"Kami kira efek negatifnya lebih besar, karena orang orang akan belanja barang ke luar, devisa keluar, pajaknya juga tidak dapat," kata Aviliani di Rakornas REI, di Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut dia, mengejar pendapatan pajak Rp 1 triliun dari apartemen di atas Rp 2 miliar belum tentu efektif. Hal tersebut berbeda dengan pemungutan pajak apartemen dan rumah tapak di atas Rp10 miliar, yang dianggap wajar karena masuk dalam kategori barang sangat mewah.

Sebaliknya, kata dia, apartemen seharga Rp 2 miliar itu bukan barang mewah sehingga tidak tepat dikenakan pajak barang sangat mewah. "Tapi kalau untuk apartemen Rp 5 miliar, itu okelah," kata dia.

Aviliani menegaskan, pemerintah seharusnya mengejar pajak dari para wajib pajak yang suka mangkir membayar pajak. Dari 118 juta orang angkatan kerja, yang membayar pajak baru 25 juta orang.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arman Nukman, juga tidak setuju dengan rencana pemerintah memungut pajak apartemen dan rumah tapak dengan harga Rp 2 miliar. Tindakan tersebut berdampak besar, seperti penurunan tingkat pembelian rumah, pembeli juga akan terkena pajak berlipat. Harga rumah atau apartemen menjadi mahal karena pungutan dibebankan kepada konsumen.

"Kalau ini diterapkan dampaknya kepada konsumen dan pengembang. Padahal aturan saat ini sudah berjalan baik. Kalaupun ada yang menunggak, seharusnya pihak pajak mengejarnya, jangan membuat kebijakan yang justru berdampak negatif," kata dia.

Dia berharap kebijakan ini ditinjau ulang agar sektor properti kembali pulih pada tahun ini, setelah melambat pada tahun lalu.

Sebelumnya, DPP REI meminta pemerintah mengkajiulang rencana revisi peraturan pajak properti tentang penggolongan barang Sangat Mewah dan kebijakan yang mengatur mengenai PpnBM.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menyiapkan revisi terkait obyek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 22) terhadap transaksi barang yang tergolong sangat mewah.

Regulasi yang akan direvisi tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 253/PMK/03/2008 tertanggal 31 Desember 2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Banner Air Maaqo

Masyarakat Indonesia Dalam Berbahasa Inggris, Berada Pada Peringkat ke-28 di Antara 63 Negara di Dunia.

CNG.online: - Jakarta Wakil Presiden Bidang Akademik English First (EF) Christopher McCormick mengatakan kemampuan masyarakat Indonesia menggunakan Bahasa Inggris berada pada peringkat ke-28 di antara 63 negara.

"Berdasarkan penelitian, English Proficiency Index (Indeks Kecakapan Bahasa Inggris) 2014 menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berbahasa Inggris berada pada peringkat ke-28 di antara 63 negara di dunia. Skor tinggi masih dipegang beberapa negara di Eropa, yaitu Denmark, Belanda, dan Swedia," ujar Christopher di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, English Proficiency Index (EPI) merupakan indeks hasil perhitungan nilai rata-rata kemampuan Bahasa Inggris orang dewasa di berbagai negara, menggunakan data dari dua tes berstandar internasional yang dibuat EF, sehingga hasil yang dikeluarkan merupakan angka yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indeks kecakapan berbahasa Inggris ini disusun dengan peringkat negara yang didasarkan pada hasil tes Bahasa Inggris kepada 750.000 orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas.

Indonesia meraih skor 52,74 poin dalam penelitian ke empat ini. Skor tersebut meningkat sebesar 7,96 poin dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Christopher menuturkan masyarakat Indonesia di kota besar memiliki keahlian berbahasa Inggris lebih bagus daripada yang tinggal di daerah.

Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan wanita untuk berbicara dalam bahasa Inggris lebih baik dibandingkan dengan pria.

"Indonesia berada pada posisi ke-6 dari 14 negara Asia yang diteliti. Skor Malaysia dan Singapura masih di atas Indonesia, sedangkan Vietnam, China, serta Hongkong berada di bawah Indonesia," katanya.

Menurut dia, Bahasa Inggris merupakan kompetensi penting yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dunia global, mulai dari tantangan bisnis, ekonomi, hingga pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

Ia menilai, terdapat korelasi antara kefasihan Bahasa Inggris dengan beberapa ukuran sosial dan pendapatan, serta kemudahan melakukan bisnis.

Oleh karena itu, setiap individu, sekolah, maupun pemerintah di seluruh dunia memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris, namun banyak negara yang kesulitan mengukur hasil pembelajaran yang dilakukan.

Menurutnya, kendala tersebut dapat diatasi dengan sebuah pola pembelajaran yang tepat, efektif, dan efisien agar kemampuan di setiap kota merata.

Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik perlu dilakukan, sehingga pengajaran bahasa dapat disampaikan dan diterapkan dengan baik.

Banner Air Maaqo