Menteri PAN dan RB: Tak Semua Pejabat Dapat Tunjangan Mobil.

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan tidak semua pejabat negara boleh mendapatkan fasilitas tunjangan uang muka pembelian kendaraan dari Pemerintah.

"Saya kira tidak semua pejabat harus dapat, kalau yang (mobilnya) masih bagus tidak harus dikasih (tunjangan) uang muka. Kecuali yang kendaraannya sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Pemerintah pasti akan sangat selektif memberikannya," kata Yuddy usai melakukan ibadah salat Jumat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Masjid Sunda Kepala, Jakarta Pusat, Jumat (3/4).

Dia mengatakan pemberlakuan sejumlah syarat dalam pemberian tunjangan tersebut dimaksudkan untuk efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Dalam pelaksanaannya, semua harus berpegangan pada prinsip efisiensi. Kami juga akan hati-hati dalam mengeluarkan anggaran, termasuk kalau nanti jadi diimplementasikan (pemberian kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat), maka harus ada syarat-syaratnya," jelasnya.

Menurut Yuddy, keputusan Presiden untuk menaikkan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat tersebut lebih hemat daripada mengganti seluruh kendaraan pejabat negara yang jumlahnya belasan ribu orang.

"Ada 12 ribu pejabat Indonesia yang masuk kategori eselon I, II dan III. Maka kalau lima tahun (masa jabatannya) itu berakhir akan terlalu mahal kalau semua (kendaraan) diganti. Jadi muncul ide pemberian tunjangan uang muka," katanya.

Dia juga menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi anggota DPR yang langsung mendapatkan tunjangan uang muka pembelian mobil satu hari setelah dilantik.

"Waktu saya jadi anggota DPR, baru sehari (menjabat) sudah ditawari tunjangan uang muka. Jadi hal yang sama berlaku juga untuk anggota DPR," katanya.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden yang menaikkan fasilitas tunjangan uang muka untuk pembelian mobil perorangan bagi pejabat negara menjadi Rp210,890 juta dari sebelumnya Rp116,650 juta.

Kenaikan tersebut dilakukan karena ketentuan lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan harga kendaraan bermotor saat ini.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2015 menandatangani Perpres No 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan tersebut.

Perpres itu hanya mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres 68/2010 tentang besarnya tunjangan yang diberikan.

Pada Pasal 1 Perpres Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan, yang dimaksud dengan pejabat negara pada Lembaga Negara adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisioner Komisi Yudisial.

Berdasarkan data KPU pada Pemilu 2024, jumlah kursi anggota DPR mencapai 560 kursi dan DPD sebanyak 132 kursi. Sedangkan untuk hakim agung MA paling banyak 60 orang, hakim konstitusi MK sembilan orang, anggota BPK sembilan orang, dan anggota KY tujuh orang.

Banner Air Maaqo

Legislator PPP Nilai Penutupan Situs Islam Prematur. | Kemenag Dukung Blokir Situs Yang Benar-benar Radikal.

CNG.online: - Jakarta Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati menilai, soal tudingan terhadap situs media Islam sebagai penyebar faham Islam radikal tentu menjadi penilaian sepihak yang prematur karena tidak ada proses klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut.

"Apa ukuran Islam radikal? Prinsipnya, apapun pemahaman yang muncul di tengah-tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya, tentu tidak ada soal," kata Reni di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, ia menyesalkan langkah pemerintah yang serta merta melakukan pemblokiran terhadap situs-situs media Islam.

"Tentu langkah ini melanggar prinsip-prinsip HAM dan konstitusi. Langkah ini juga bentuk pengkhianatan terhadap agenda reformasi. Kami menentang keras langkah-langkah ini. Oleh karenanya, kami meminta agar pemerintah segera membuka pemblokiran atas situs-situs media Islam itu," ujar anggota Komisi X DPR RI itu.

Ditambahkannya, sikap pemerintah ini mengingatkan cara-cara rezim Orde Baru dalam memberangus pendapat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah.
"Pemblokiran situs media Islam tanpa melakukan dialog dengan pemilik media tentu merupakan langkah yang otoriter dan tendensius," demikian Reni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemenag Dukung Blokir Situs Yang Benar-benar Radikal.
CNG.online: - Jakarta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kementerian Agama mendukung penuh pemblokiran situs atau website yang jelas-jelas menyebarluaskan paham radikal.

Namun pemblokiran tersebut harus berdasarkan penelitian yang akurat dan perlu dibicarakan dengan pihak-pihak terkait.

"Kementerian Agama mendukung penuh pemblokiran situs yang memang jelas-jelas menyebarluaskan paham-paham radikal," demikian ditegaskan Menag, dalam laman kemenag.go.id, yang dikutip, Kamis.

Menurutnya, situs yang seperti itu tidak hanya merusak paham keagamaan mayoritas umat Islam Indonesia saja, tapi juga sudah merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pemblokiran itu memang sudah seharusnya dilakukan,” tegasnya lagi.

Namun demikian, Menag mengatakan bahwa pemblokiran harus betul-betul didasarkan pada hasil penelitian mendalam untuk memastikan bahwa situs yang akan diblokir memang betul-betul menyebarluaskan paham radikal.

"Jangan sampai ada situs yang sebenarnya tidak menyebarkan paham radikal, lalu terkena getah dari pemblokiran itu. Ini yang harus betul-betul dihindari," katanya.

Menag mengaku bahwa pemblokiran situs seperti itu adalah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berdasarkan aduan masyarakat atau atas permintaan dari lembaga-lembaga tertentu, seperti BNPT.

Karenanya, Menag meminta BNPT agar ketika mengusulkan sejumlah situs kepada Kemkominfo betul-betul atas dasar penelitian yang seksama, sehingga kesimpulan itu bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya mengusulkan kepada BNPT bahwa ke depan, sebaiknya sebelum dimintakan pemblokiran, ada baiknya duduk bersama dengan Kemenag, tokoh-tokoh ormas Islam, para ulama kita untuk kemudian betul-betul satu pandangan dalam menyikapi persoalan ini," jelasnya.

"Tapi prinsipnya, kami di Kemenag mendukung penuh pemblokiran situs yang memang jelas telah meresahkan dan merusak kehidupan kita bernegara," demikian Menag.

Banner Air Maaqo

Anggota Panja Komisi V DPR Dukung Revitalisasi Sistem Kontrol.

Anggota Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR RI sedang mendengarkan penjelsan dari pihak Air Nav di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar tentang sistem control.

CNG.online: - Makassar Untuk mewujudkan zero accident dalam dunia penerbangan Indonesia, Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR RI mendukung adanya revitalisasi sistem kontrol atau radar yang bisa terkoneksi dengan seluruh bandara yang ada di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Rombongan Panja Komisi V DPR tentang Keselamatan Penerbangan Nasional, Michael Wattimena saat melakukan kunjungan spesifik ke bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

"Itu aspek falisitas yang tidak terkoneksi. Itu akibat daripada banyak radar yang tidak memiliki koneksi karena merek yang berbeda. Itu juga yang mempengaruhi sistem yang akan dibangun dalam kaitan konektivitas antara satu bandara dengan bandara yang lain. Misalnya, radar di Maksassar dan radar di Jakarta karena menggunakan dua sistem dan merek yang berbeda, maka ini agak sulit untuk dikonektivitaskan," kata Wattimena usai memantau ruang kontrol milik Air Nav di Bandara Sultan Hasanuddin.

Ia menyebutkan, harapan kedepan, kita minta Kemenhub dan Air Nav supaya menggunakan sistem yang seragam sehingga apa yang terjadi, semua bisa memantau.

"Misalnya apa yang terjadi di Jakarta, terkoneksi dengan Makasar atau yang lainnya. Sehingga mudah dari sisi pengawasan," kata politisi Partai Demokrat itu.

"Dengan fungsi DPR RI, Panja Keselamatan penerbangan Nasional bisa mendorong agar Kementerian segera mengganti peralatan baru yang seragam. Karena ini menyangkut aspek keselamatannyaa, keamanan dan kualitas bisa terjawab dengan kita mendorong Kememhub untuk perhatikan hal-hal tersebut sehingga harapan zero accident bisa dapat terktualisasi," kata Wattimena.

Banner Air Maaqo

Kementan Produksi 1.050 Bibit Sapi Perah Unggul.

CNG.online: - Jakarta Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden, Jawa Tengah, selama 2007-2015 berhasil memproduksi bibit sapi perah unggul sebanyak 1.050 ekor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, di Jakarta, Senin, mengatakan ke 1.050 ekor bibit sapi perah tersebut telah dilepas ke masyarakat.

Menurut dia, pada 2015 ditargetkan produksi bibit sapi perah yang akan dilepas ke masyarakat sebanyak 200 ekor sementara hingga Maret ini, BBPTUHPT Baturraden telah melepas bibit sapi perah unggul ke masyarakat sebanyak 32 ekor.

"Indonesia sudah mampu menghasilkan bibit sapi perah sendiri dengan kualitas mutu bibit murni dengan produktifitas susu rata-rata di atas 20 liter/hari," katanya.

Selain berkualitas, menurut Syukur, harga bibit sapi perah produksi dalam negeri tersebut 50-60 persen lebih murah dibanding harga bibit sapi impor dari Australia dan New Zealand.

BBPTUHPT Baturraden merupakan satu-satunya UPT Nasional bawah koordinator Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memproduksi bibit sapi perah.

Sebelumnya pada 28 Maret 2015, bertempat di Farm Rearing Manggala Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kab Banyumas, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, melepas 12 ekor bibit sapi perah betina unggul ke masyarakat yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan di Bogor dan Jawa Tengah.

Syukur mengatakan, pemerintah bertekad untuk terus memperbaiki kualitas bibit sapi perah di masyarakat, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah bibit unggul sapi perah yang sudah didistribusikan selama sembilan tahun terakhir.

Pada tiga tahun terakhir, BBPTUHPT Baturraden telah mendistribusikan sebanyak 639 ekor bibit unggul sapi perah atau meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang hanya 209 ekor.

BBPTU-HPT Baturaden telah mendistribusikan bibit unggul sapi perah ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Ali Rachman menjelaskan bahwa, Pola pemeliharaan yang digunakan untuk menghasilkan bibit sapi perah di BBPTUHPT Baturraden memenuhi standard Internasional Animal Welfare dengan sistem pastura dan semi intensif.

Menurut dia, dengan harga jual bibit unggul sapi perah BBPTUHPT Baturraden yang lebih murah dibandingkan sapi impor dengan kualitas yang tidak kalah bagus, maka masyarakat peternak akan mendapatkan untung yang lebih banyak.

Ali menyatakan, harga ternak bibit sapi perah di BBPTUHPT Baturraden tergantung umur namun sekitar Rp17 juta - Rp20 juta, sedangkan harga ternak impor bibit sapi perah dengan kualitas yang hampir sama berkisar Rp40 juta-50 juta per ekor.

Banner Air Maaqo

Presiden Pimpin Sidang Kabinet Bahas Bahan Pokok.

Presiden Joko Widodo,
Tidak hanya urusan beras, karena ini sudah mendekati Lebaran. Juga urusan-urusan yang berkaitan dengan gula harus dipantau

CNG.online: - Jakarta Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Lebaran.

"Kita lihat di lapangan harga beras sudah pada kondisi normal. Tapi saya ingin agar harga (bahan pokok) terus dipantau," kata Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Presiden meminta para menterinya tidak hanya memantau harga barang yang penting atau pokok saja, namun juga beberapa harga bahan pokok lainnya juga harus diperhatikan.

"Tidak hanya urusan beras, karena ini sudah mendekati Lebaran. Juga urusan-urusan yang berkaitan dengan gula harus dipantau," tegasnya.

Selain membahas harga bahan pokok, kata Joko Widodo, sidang kabinet ini juga membahas situasi politik, hukum, keamanan serta tindak lanjut dari kunjungan kerjanya ke Tiongkok dan Jepang.

Presiden Joko Widodo bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan dilanjutkan ke Tiongkok pada 22-29 Maret 2015.

Presiden, dalam keterangan singkatnya kepada wartawan saat tiba di Tanah Air, Minggu (29/3), mengatakan kunjungan kerja ke Jepang dan Tiongkok membawa sejumlah hasil nyata dan akan ditindaklanjuti pada pekan-pekan mendatang.

Dia mengungkapkan kerja sama dengan Jepang dan Tiongkok utamanya berkisar di bidang ekonomi.

Banner Air Maaqo