WALHI Kritik iIdeks Kualitas Udara Perkotaan Versi KLHK.

CNG.online: - WALHI Jakarta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mempertanyakan hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang dilaksanakan di 44 kota di Indonesia untuk tahun 2014 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hasil pemantauan KLHK terhadap kualitas udara ambien jalan raya terdiri atas 13 Kota Metropolitan, 15 Kota Besar, dan 16 Kota Sedang/Kecil yang menetapkan lima kota dengan kualitas udara terbaik sebagai berikut:

Kota Metropolitan
Palembang
Surabaya
Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
Medan

Kota Besar
Tangerang Selatan
Pontianak
Balikpapan
Malang
Padang

Kota Sedang/Kecil
Ambon
Serang
Banda Aceh
Pangkal Pinang
Palu

"Yang kami pertanyakan, indikator penilaian yang digunakan KLHK itu apa? Misalnya Kota Palembang jadi kota metropolitan dengan kualitas udara terbaik, padahal kualitas udara di sana pada tahun 2014 itu buruk sekali. Sampai penyakit ISPA di sana meningkat, bagaimana bisa jadi yang terbaik," kata Kepala Departemen Kajian WALHI Nasional, Khalisah Khalid, Jumat.
Menurut Khalisah, KLHK seharusnya melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

"Kalau dari pemberitaan di media, indikatornya lebih banyak administratif, kebijakan regulasi di daerah dan formalitas legal. Selalu saja dalam setiap pemberian penghargaan kepada kota-kota itu selalu indikator yang digunakan adalah adminstiratif, tidak melihat fakta-fakta di lapangan," ujar Khalisah.

Menurutnya, KLHK seharusnya melakukan evaluasi dulu sampai menemukan indikator penilaian yang tepat dan penilaian masyarakat meskipun pemberian penghargaan seperti itu, lanjutnya bisa dijadikan sebagai insentif agar suatu daerah termotivasi memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

"Kalau indikatornya hanya administratif dan tidak menjangkau persoalan lingkungan hidup yang sesungguhnya, pemberian penghargaan seperti itu ketika pada faktanya tidak terjadi justru makin membuat demoralisasi bagi kota-kota lain karena menganggap penilaiannya hanya seperti itu," jelas Khalisah.

"Kebijakan memang salah satu itikad untuk menunjukkan pemerintahan punya political will yang baik atau tidak, tetapi sejauh ini kita lihat implementasi kebijakan baik dari pemerintah daerah maupun pusat hampir rata-rata jeblok jadi tidak bisa hanya mengacu pada hal-hal yang bersifat administratif dan formalitas kegal sehingga fakta-fakta di lapangan harus dilihat dan sejauh mana keterlibatan masyarakat ketika menilai," tambahnya.

WALHI juga mengkritik bahwa penilaian kualitas udara pada suatu kota tidak bisa hanya dengan memantau dari sektor transportasi.

"Sumber pencemaran udara bukan hanya dari asap kendaraan tetapi juga sektor lain misalnya dari polusi industri. Misal di Samarinda, di sana paling buruk krisis lingkungan di sana dari tambang. Memang di kota besar kebanyakan sektor dominan di transportasi tetapi sektor lain berkontribusi. Kalau Palembang juga dari kebakaran hutan dan lahan sehingga itu perlu dilihat. Lalu untuk wilayah yang banyak pabrik bagaimana?" jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, MR Karliansyah, mengatakan penilaian pencemaran udara dilakukan pada sektor transportasi karena sektor transportasi menyumbang 70 persen pencemaran udara.

"70 persen sumber emisi udara di perkotaan itu dari sektor transportasi," kata Karliansyah.

Ia menambahkan bahwa penilaian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dilihat secara fisik sebesar 95 persen dan 5 persen dari administrasi.

"Ada beberapa penilaian seperti uji emisi kendaraan bermotor selama 3 dari yang dilakukan terhadap 500 kendaraan pribadi per hari di tiap kota, lalu pemantauan kualitas udara jalan raya (roadside monitoring) dan penghitungan kinerja lalu lintas (kecepatan lalu lintas dan kerapatan kendaraan di jalan raya) yang dilakukan secara serentak di 3 (tiga) ruas jalan arteri yang dipilih bersama dan dianggap mewakili suatu kota," jelasnya.

Terkait Kota Palembang yang menjadi kota dengan kualitas udara terbaik, ia mengatakan bahwa penilaian dilakukan sebelum terjadi bencana asap di kota tersebut. "Dan yang kami nilai lebih pada sektor transpotasi. Di Palembang banyak kendaraan yang bahan bakarnya pakai gas," imbuhnya.

Banner Air Maaqo

Sosialisasi: Kebijakan Riset, Menristek Dikti (M Nasir) Blusukan ke Unram.

CNG.online: - Mataram Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan riset perguruan tinggi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), M Nasir, blusukan ke Universitas Mataram (Unram).

Dalam kunjungan tersebut, Menristek Dikti menggelar audiensi dengan Rektor Universitas Mataram, Prof Sunarpi, beserta segenap jajaran civitas akademika di perguruan tinggi terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Dalam kesempatan ini, M Nasir menegaskan pentingnya pengembangan kualitas universitas lewat riset dan implementasinya secara riil di industri dan masyarakat. Hal ini, kata dia, sesuai dengan program kerja Kemristek Dikti, terkait dengan hilirisasi riset dan sinkronisasi dunia pendidikan dengan dunia industri.

"Saatnya dilakukan integrasi antara universitas dan dunia usaha yang difasilitasi pemerintah," ujar M Nasir dalam siaran pers yang diterima CNG.online, Jumat (20/2).

"Ke depan, riset tidak boleh hanya berakhir sebagai jurnal di perpustakaan, namun bisa diimplementasikan secara riil demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan dunia usaha," tambahnya.

Selain beraudiensi dengan Rektor, dalam kesempatan ini Menristek Dikti juga mengunjungi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Dalam kunjungan ini, Menristek Dikti kembali menekankan arti penting peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pengajar.

"Universitas Mataram memiliki posisi strategis dalam perkembangan dunia pendidikan di wilayah Indonesia Timur. Karenanya, sangatlah penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pengajar," tambah M Nasir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menurut: Menristekdikti: Riset Berdasarkan Pesanan Jauh Lebih Efisien, CNG.online: - Jakarta Berasal dari akademisi dan dekat dengan dunia penelitian, tak heran jika Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir sangat memperhatikan riset. Ia berniat untuk memajukan riset di Indonesia. Salah satu gagasannya adalah mendekatkan riset dengan dunia usaha.

"Untuk meningkatkan daya saing bangsa kita harus didukung oleh riset, kalau tidak nampaknya akan sulit berkembang. Ke depan saya ingin kita pendidikan tinggi melakukan riset berdasarkan pesanan, bukan kesempatan. Kalau riset berdasarkan pesanan dunia usaha, itu jauh lebih efisien," ucap Nasir dalam kunjungan ke kantor Beritasatu Media Holdings, Selasa (6/1).

Nasir memaparkan, dana riset di Indonesia saat ini terbilang kecil, hanya Rp 8 triliun atau 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto. Bandingkan saja dengan Malaysia (1%), Thailand (0,25%), dan Singapura (2,6%). Dalam masa jabatannya hingga 2019 nanti, Nasir berusaha agar persentase itu naik ke angka 0,5 persen.

Di Singapura, sekitar 80 persen dana riset berasal dari dunia usaha. Sebaliknya, di Indonesia sumber dana terbesar berasal dari pemerintah yaitu 74 persen.

"Masalahnya apa? Ternyata karena risetnya tidak terkait dengan dunia usaha. Kalau melihat ke negara lain, universitas di US itu menjadi pusat riset dunia usaha di sana. Tahap awal kami, bagaimana caranya agar dunia usaha tertarik dengan riset universitas. Harus ada pula hubungan erat peneliti ristek dengan dunia usaha," Nasir menjelaskan.

Banner Air Maaqo

Kompromi Politik Jokowi Dinilai Tidak Menyelesaikan Masalah. | ICW Sebut Langkah Jokowi Melegakan.

CNG.online: - "Keputusan Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan jadi Kapolri dan menonaktifkan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad bentuk kompromi politik yang sifatnya hanya sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah sebenarnya," ujar Romo Benny, Rabu (18/2).

Jakarta Rohaniawan Romo Benny Susatyo menilai kompromi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak menyelesaikan masalah yang terjadi antara KPK dan Polri. Pasalnya, langkah Jokowi tidak menyentuh akar masalah.

Menurut dia, persoalan yang tampak ke publik adalah upaya kriminalisasi KPK. Presiden Jokowi, katanya, sebenarnya harus menyelamatkan KPK dari politik yang memperlemah.

"Harusnya Presiden tegas karena pola kriminalisasi yang begitu kasat mata. Tanpa tindak tegas maka kasus seperti ini akan berulang lagi," katanya.

Rakyat, lanjut Romo Benny, mengharapkan Presiden tegas menegakan moralitas publik. Pasalnya, kisruh KPK dan Polri dapat menyebabkan hilangnya moralitas publik dan keadaban publik.


"Hilangnya keadaban publik dapat menciptakan struktur sosial yang disorder. Tanpa visi kenegarawan pemimpin, negeri ini kehilangan kesempatan memulihkan keadaban publik," tandasnya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian ICW Sebut Langkah Jokowi Melegakan, Namun Belum Menggembirakan
CNG.online: - Jakarta Indonesia Corruption Watch menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri dan memberhentikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai hal yang melegakan, tetapi belum menggembirakan.

"ICW menilai meski lamban, langkah Presiden tersebut merupakan langkah kompromi untuk menjawab polemik yang terjadi. Meskipun melegakan, namun belum cukup menggembirakan," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2).

Ade mengatakan langkah tersebut bisa dianggap sebagai berita yang menggembirakan karena Presiden akhirnya mau menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri sesuai dengan aspirasi rakyat.

Setidaknya, langkah tersebut menunjukkan presiden mau mendengarkan keinginan publik agar institusi Polri tidak dipimpin oleh orang atau figur yang dinilai bermasalah.

"Namun, keputusan Presiden juga belum cukup menggembirakan karena tidak memberikan ketegasan terhadap kelanjutan proses kriminalisasi yang terjadi terhadap pimpinan, penyidik, maupun pegawai KPK," katanya.

Ade menilai seluruh pimpinan dan juru bicara KPK yang dilaporkan ke kepolisian dengan sejumlah kasus, sebagai hal yang mengada-ada. Apalagi, katanya, 21 penyidik KPK asal kepolisian juga mulai diancam dikriminalisasi karena dianggap memiliki senjata ilegal.

"Pada sisi lain muncul asumsi keputusan presiden tentang penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK merupakan bentuk legalisasi terhadap upaya kriminalisasi yang dialami oleh dua pimpinan KPK, yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad," katanya.

Ade mengatakan seharusnya presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap pimpinan, pegawai, dan penyidik KPK.

Selain itu, Ade mengatakan presiden dapat membentuk tim independen untuk menilai secara objektif, apakah proses kriminalisasi terhadap pimpinan KPK itu dinilai wajar atau tidak.

"Jika poses hukum yang dilakukan tidak wajar, sebaiknya segera hentikan proses penyidikan. Langkah ini telah dilakukan oleh Presiden SBY dengan membentuk Tim Delapan ketika muncul konflik Cicak vs Buaya jilid I," katanya.

Banner Air Maaqo

Konjen Jepang Pamerkan Bangunan Anti Gempa dan Tsunami. Universitas Sumatera Utara (USU).

CNG.online: - Konjen Jepang di Medan Yushi Suzuki (kedua kanan) bersama Pembantu Rektor IV Universitas Sumatera Utara (USU), Ningrum Natasya Sirait (kedua kiri) dan Dekan Fakultas Teknik USU Bustami Syam (kanan) melihat maket bangunan Jepang pada Pameran Arsitektur Bangunan Bencana Gempa dan Tsunami Jepang di kampus USU Medan, Sumatera Utara, Rabu (18/2).

"memotivasi para arsitek dan masyarakat umum yang ingin menciptakan inovasi baru di masa mendatang, terutama bangunan yang anti gempa dan tsunami"

Medan - Konsulat Jenderal Jepang di Medan bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan Japan Foundation menggelar pemeran arsitektur bangunan anti gempa dan tsunami dalam upaya mensosialisasikan dan memperkenalkan arsitektur di area yang dilanda bencana.

Konsul Jepang di Medan Yushi Suzuki, Rabu, saat membuka pameran tersebut mengatakan ketiga kota digelarnya pameran yakni Surabaya (27 Januari hingga 5 Februari), Medan 16-28 Februari dan Jakarta 16 -26 Maret 2015.

"Pameran itu juga bertujuan memotivasi para arsitek dan masyarakat umum yang ingin menciptakan inovasi baru di masa mendatang, terutama bangunan yang anti gempa dan tsunami," katanya.

Ia mengatakan, gempa bumi dan tsunami hebat yang menimpa Jepang pada 11 Maret 2011 menimbulkan kerusakan besar di area Tohoku dan menghadapkan masyarakat di negara itu pada puing reruntuhan rumah dan gedung perkantoran, serta tata kota yang hancur.

Kondisi tersebut membuat para arsitek Jepang berpikir untuk menciptakan rancangan arsitektur yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada.

Melalui pameran itu, pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat dunia tentang berbagai kegiatan kreatif yang dilakukan oleh para arsitek Jepang dalam merespon bencana.

Pameran itu dibagi dalam tiga bagian yang juga menampilkan gagasan dari para arsitek negara lain melalui foto-foto proyek para arsitek dengan penjelasan tulisan, gambar, video, model, dan furnitur yang benar-benar digunakan di lokasi evakuasi bencana.

Melalui pemeran itu, lanjut dia, pihaknya berharap para pengunjung mampu memahami lebih mendalam bagimana usaha keras masyarakat Tohuku untuk bangkit dari kesedihan, disisi lain, pihaknya juga berjarap pameran itu mampu menginspirasi para arsitek dan masyarakat umum di masa mendatang.

Ada pribahasa Sedia Payung Sebelum Hujan, dan di Jepang juga ada peribahasa yang sama yakniSonae Areba Ureinashi.

Kami di Jepang bisa menyiapkan "payung" sebelum terjadi bencana dan saya percaya bahwa persiapan "payung" ini termasuk sosialisasi kepada masyarakat, merupakan salah satu peran di kalangan akademis," katanya.

Banner Air Maaqo

Saran: Demokrat Tetap Ingin Ada Uji Publik di Tahapan Pilkada..

DPR dan Pemerintah tengah membahas revisi UU Pilkada. CNG.online: - Fraksi Partai Demokrat DPR RI merespons baik atas hasil rapat Panitia Kerja (Panja) yang disampaikan di Komisi II DPR RI dengan agenda penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi terkait Revisi UU Pilkada (UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang). Rencananya, Selasa, 17 Februari 2015, hasil di Komisi II itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR.

“Tentunya kita bersyukur akhirnya Perppu pilkada langsung dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Wahidin Halim.

Terkait poin uji publik, tegas Wahidin, Fraksi Partai Demokrat tetap konsisten untuk diadakan uji publik bagi calon. Sebab, uji publik menjadi keniscayaan dalam rangka menciptakan pilkada yang transparan dan akuntabel serta untuk melahirkan pemimpin daerah yang teruji kualitasnya, baik secara moral, intelektual, sosial, serta memiliki rekam jejak yang baik dan tidak tercela.

“Poin tersebut adalah sesuatu yang prinsip dan fundamental, sehingga tidak bisa dihapus dalam revisi,” ujar mantan Wali Kota Tangerang ini.

Namun bilamana kendalanya hanya soal teknis administratif dan memakan waktu, ia juga meminta untuk diatur kembali waktunya agar masuk dalam tahapan Pilkada.

“Dalam 10 poin perbaikan yang sejak awal Demokrat usulkan, uji publik merupakan poin utama untuk menciptakan kualitas Pilkada menjadi lebih baik. Terkait poin pencalonan tanpa pasangan, sikap kami tetap bertahan agar pencalonan kepala daerah dilakukan tanpa pasangan atau Gubernur, Bupati, dan Walikota saja,” kata Wahidin.

Langkah itu dia nilai sebagai konsekwensi berpikir logis atas fakta disharmoni atau konflik antara kepala daerah dengan wakilnya. Dalam penilainnya hingga saat ini mencapai angka 93 persen pecah kongsi atau sekitar 986 pasangan dan hanya 7 persen atau 40 yang berpasangan kembali.

“Realitas ini telah mengganggu efektifitas pemerintahan daerah dan menghambat proses pelayanan masyarakat,” katanya.

Melihat realita itu ada dua hal sikap Fraksi Partai Demokrat yakni tetap bertahan, walaupun berada pada posisi minoritas.

”Paling tidak, kami memang benar-benar memperjuangkan Pilkada yang lebih baik, demi demokrasi untuk rakyat berjalan dengan baik,” kata Ketua Kapoksi II Fraksi Demokrat.

Banner Air Maaqo

PT Freeport Perlu Tambahan 5.000 Karyawan. | Mendag Dorong Buah Lokal Jadi Produk Ekspor.

CNG.online: - Mimika Papua Tembagapura Executive Vice President dan General Manajer PT Freeport Indonesia Nur Hadi Sabirin mengatakan, untuk pengembangan tambang bawah tanah setelah 2017, perusahaannya membutuhkan 5.000 orang karyawan.

Menurut dia, perusahaannya kini tengah menyiapkan sumber daya tersebut agar bisa menyesuaikan diri dengan pengembangan tersebut karena karyawan yang akan disiapkan itu saat ini bekerja di tambang terbuka Grasberg.

"Khusus karyawan yang bekerja di tambang bawah tanah saat ini ada sekitar 10.000 karyawan. Perlu ada karyawan tambahan sebanyak kurang lebih 5.000 orang," kata Nur Hadi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu.

Menurut dia, 70 persen biji tembaga yang diproduksi PT Freeport Indonesia berasal dari Grasberg dan 30 persen dari tambang bawah tanah.

"Grasberg bakal selesai 2017. Ke depan akan digantikan Grasberg block cave [GBC] yang memiliki deposit besar dan itu ada dibawah tanah," ujarnya.

Untuk pengembangan tambang bawah tanah masih menbutuhkan investasi sekitar 16-18 miliar dolar AS. "Padahal, kami belum melakukan produksi dari investasi ini. Produksi tambang bawah tanah ditargetkan 80 ribu ton per hari dalam bentuk batu yang sudah dipecah menjadi kecil, kemudian jadi konsentrat," kata Nur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Juga Mendag dorong buah lokal jadi produk ekspor CNG.online: - Surabaya Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, mendorong buah lokal mampu menjadi komoditas ekspor karena kualitasnya tidak kalah dengan buah impor.

"Kita harus menjadikan buah lokal menjadi produk nasional terlebih dahulu yang dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia, kemudian bagaimana untuk bisa menjadi produk internasional," kata Rachmat, saat menyampaikan pidato pada Gelar Buah Nusantara di Pasar Osowilangun, Surabaya, Kamis malam (12/2).

Rachmat mengatakan, untuk menjadi produk internasional buah-buahan dalam negeri harus mampu menembus pasar ekspor dimana dari segi kualitas sesungguhnya tidak kalah dari buah-buahan impor.

"Itu tahapan yang harus kita bangun, sebagai orang Indonesia harus mencintai produknya sendiri, produk dalam negeri," ujar Rachmat.

Menurut Rachmat, jika masyarakat tidak mencintai buah-buahan produk dalam negeri maka akan sulit untuk mengekspornya.

"Jika kita tidak bisa mencintai produk sendiri, bagaimana kita bisa mengekspor, kita harus menjadikan produk dalam negeri sebagai produk kebanggaan kita," ujar Rachmat.

Sementara di tempat yang sama, Direktur Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak, menyatakan bahwa potensi ekspor buah-buahan sangat terbuka lebar. Saat ini Indonesia baru mampu mengekspor beberapa jenis buah lokal saja.

"Salak sudah diekspor ke Australia, sementara yang cukup tinggi ekspornya pada tahun 2014 lalu adalah tamarin dimana nilainya kurang lebih mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat," ujar Nus.

Untuk kedepannya, Kementerian Perdagangan akan mendorong ekspor produk buah lokal tersebut walau memang masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan yakni banyaknya negara tujuan ekspor masih belum mau menerima buah asal Indonesia.

"Ukuran buah-buahan belum seragam (sama), jadi kebanyakan ditolak negara lain," kata Nus.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2014 lalu mengalami defisit sebesar 1,88 miliar dolar AS, dimana ekspor tercatat mencapai 176,29 miliar dolar AS, sementara impor sebesar 178,89 miliar dolar AS. Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor non-migas sebesar 300 persen pada 2019 mendatang.

Sementara secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2014 mencapai 176,29 miliar dolar AS, atau turun 3,43 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2013, dan ekspor non-migas tercatat 145,96 miliar dolar AS atau turun 2,64 persen.

Berdasarkan sektor, ekspor non-migas dari hasil pengolahan periode Januari-Desember 2014 mangalami kenaikan sebesar 3,80 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 lalu. Dimana ekspor hasil pertanian naik 1,01 persen, sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun 26,67 persen.

Banner Air Maaqo

Menteri Marwan Upayakan Desa Mandiri Energi, Perusahaan Listrik Negara (PLN).

CNG.online: - Jakarta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan kementeriannya akan mengupayakan agar desa bisa mandiri energi dan tidak tergantung pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Bagaimana desa mau berkembang, pelayanan sosialnya berjalan, kegiatan ekonominya maju, masyarakatnya sejahtera, jika kebutuhan energi listriknya saja tidak terpenuhi dengan baik?" kata Marwan mempertanyakan di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan akan mengupayakann solusi terhadap masalah ini, diantaranya melalui pengembangan desa mandiri energi di desa-desa yang sulit dijangkau PLN.

Seperti desa-desa tertinggal, terpencil dan di perbatasan, yang jumlahnya 10.000 desa atau 13 persen dari seluruh desa di Tanah Air.

Pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri, sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pasokan energi listrik dari luar.

"Kami akan dorong setiap desa memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri lebih dari 60 persen kebutuhan energi listriknya dan bahan bakarnya, dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui
pendayagunaan sumber daya yang dimiliki desa," ungkap Menteri Marwan.

Menurut dia desa memiliki banyak sumber daya yang dapat menghasilkan energi listrik, baik dari sumber pertanian yang bisa menghasilkan biofuel dan agrofuel, maupun dari sumber non pertanian seperti
penggunaan mikrohidro, tenaga surya dan biogas.

Marwan menambahkan. Untuk mewujudkan desa mandiri energi diperlukan dana yang tidak sedikit, tidak cukup jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah. Diperlukan keikutsertaan kalangan swasta termasuk dunia usaha, di antaranya melaui program "Corporate Social Responsibilty" (CSR).

Banner Air Maaqo

Kapolda Papua segera bahas eksekusi kasus Labora Sitorus.

Aiptu Labora Sitorus Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus (kanan) didampingi kuasa hukumnya Azet Hutabarat menjawab pertanyaan wartawan saat Konferensi pers di kantor Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat), Jakarta, Jumat (17/5). Labora Sitorus memberikan keterangan terkait kepemilikan rekening sebesar Rp 1,5 triliun.

CNG.online: - Manokwari Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw mengatakan, kepolisian akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk membicarakan eksekusi terpidana kasus pencucian uang Labora Sitorus.

"Pertemuan membicarakan eksekusi Labora Sitorusitu dijadwalkan pada 16 Februari 2015 di Kota Sorong," kata kata Waterpauw di Manokwari, Minggu.

Sebelumnya Polda Papua Barat sudah melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat untuk membicarakan eksekusi Labora Sitorusitu.

Hasil pertemuan itu, katanya, diberikan waktu kepada terpidana Labora Sitorus selama sepekan untuk menghadiri panggilan kejaksaan guna dijelaskan putusan putusan Mahkama Agung yang harus dijalani terpidana.

Polda Papua Barat akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Papua dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat membicarakan lebih lanjut eksekusi Labora Sitorus.

Kapolda berharap agar Labora Sitorus tidak melakukan perlawanan yang dapat menimbulkan masalah baru.

Kepolisian sedang melakukan pendekatan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta semua pihak yang punya hubungan dengan terpidana Labora Sitorus agar memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri.

Dia menjelaskan, surat pembebasan Labora Sitorus diduga telah dimanipulasi staf Lapas Sorong.

"Dirjenpas melalui Kalapas Sorong sudah mengeluarkan surat resmi yang menjelaskan bahwa surat pembebasan Labora Sitorus yang dikeluarkan sebelumnya adalah tidak sah, untuk itu Labora harus di eksekusi masuk kembali ke Lapas," tambah Kapolda.

Banner Air Maaqo