Para Menteri Jokowi-JK Diimbau Oleh Presidium ISKA Tidak Berperilaku Politik Artifisial.
CNG.online:
- Jakarta Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik
Indonesia (ISKA) Muliawan Margadana mengimbau kepada para menteri kabinet Joko
Widodo dan Jusuf Kalla untuk tidak berperilaku politik artifisial.
Hal ini disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD)
“Economy & Politic Outlook 2015” yang diselenggarakan ISKA di Gedung KWI,
Cikini, Jakarta pada Kamis (18/12).
Dalam FGD ini, hadir juga Komisioner Kompolnas Prof
Adrianus Meliala, budayawan Eka Budianta, Putut Prabantoro, Charles Mangun,
Titus Sarijanto, beberapa politisi dan cendekiawan Katolik.
"ISKA mengimbau kepada para anggota kabinet ataupun
pejabat terkait untuk tidak melakukan perilaku politik artifisial, di luar
kenormalan dan kewajaran hanya untuk pencitraan," tandasnya.
Dia mencontohkan perilaku artifisial yang sudah dilakukan
para menteri selama adalah meloncat pagar, menyuguhkan ubi dan kacang sebagaimana
makanan, menjual gedung demi penghematan, melarang rapat di hotel dan
lain-lain.
"Yang paling penting, para menteri selayaknya
menunjukkan politik esential sesuai dengan Nawa Cita yang menjadi program
Presiden Jokowi," katanya.
Lebih jauh lagi, lanjutnya, para menteri harus fokus
bekerja dan bekerja untuk melayani rakyat. Di lain pihak, tandasnya, rakyat
harus mendukung para menteri Jokowi-JK untuk bekerja secara fokus dan
profesional.
"Rakyat juga perlu menjalankan politik partisipasi
untuk terus mengawasi, mengritik, dan mengevaluasi para menteri Jokowi-JK agar
mereka selalu berorientasi pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
Selain menteri, dia juga berharap
penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKKP harus menekankan
Aspek etika dan moralnya. Pemilu 2014 dapat disebutkan sukses namun tetap patut sayangkan secara etika dan moral dengan dipecatnya 176 penyelenggara Pemilu dan banyaknya kasus politik uang.
Aspek etika dan moralnya. Pemilu 2014 dapat disebutkan sukses namun tetap patut sayangkan secara etika dan moral dengan dipecatnya 176 penyelenggara Pemilu dan banyaknya kasus politik uang.
"Pemilukada serentak bulan November 2015 di 204
lokasi akan menjadi taruhan etika serta stabilitas nasional.
No comments:
Post a Comment