Dalam paparannya, Kemenko Kesra mendapatkan anggaran sebesar Rp 231 miliar. Anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Agung Laksono mengalami kenaikan, dari semula anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 218miliar. Sementara, anggaran Kementerian Bidang Perekonomian mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen. Ditahun 2014 anggaran Kementerian yang dipimpin Chairul Tanjung ini sebesar Rp 293 miliar, sedangkan di tahun2015 ini, mendapat anggaran sebesar Rp 298 miliar.
Penurunan anggaran yang cukup signifikan terjadi di Kementerian Polhukam. Di tahun 2014, anggaran dipatoksebesar Rp 448 miliar. Namun, di tahun 2015 ini, anggaran Kementerian dipimpin oleh Djoko Suyanto inimengalami penurunan sebesar 17,93 persen, menjadi Rp 367 miliar.
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit sempat menilai, anggaran Kemenko dan Kementerian tidak ada yang mengalami penurunan, namun ternyata dalam realisasinya justru berkurang. Pasalnya, nota keuangan tahun2015 bersifat baseline, sehingga tidak ada perubahan anggaran, termasuk kementerian dan lembaga.
“Pada saat pemerintah mengajukan nota keuangan di Banggar, itu kan hanya baseline. Baseline itu diartikan tidak ada perubahan anggaran apalagi menurun di kementerian dan lembaga. Ternyata ada pengurangan anggaran,” jelas Ahmadi.
Politisi Golkar ini menambahkan, tugas kementerian yang mengkoordinasi berbagai kementerian harus efektif dan efisien. Untuk itu, kalau perludicover dengan biaya setimpal. Ia menilai, kelemahan dari pembangunan diIndonesia itu karena kurangnya koordinasi, sehingga banyak kegiatan yangover lapping antar kementerian dan lembaga.
“Selain itu, banyak program yg tidak fokus. Program di setiap kementerianatau lembaga tidak saling menunjang, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya kepada rakyat, berbagai program menjadi tidak tepat sasaran,” nilai Ahmadi.
Itulah yang menurut Ahmadi menjadi tugas Kemenko. Melakukan fungsi koordinasi antar kementerian danlembaga, sehingga tercipta koordinasi yang semakin baik. Termasuk tugas Kemenko dalam pemerintahan yangbaru nanti.
“Sangat perlu menyesuaikan dengan pemerintah yang baru. Makanya programnya nanti kita bahas seperti apa untuk disesuaikan juga dengan pemerintahan baru. Jangan biarkan kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri,” imbuh Ahmadi.
Sementara itu, Anggota Banggar Achsanul Qosasi menilai wajar jika anggaran Kemenko tidak terlalu besar.Pasalnya, tugas utamanya hanya melakukan koordinasi. Berbeda dengan Kementerian atau lembaga yang langsung mengerahkan program-program teknis.
“Karena sifatnya koordinatif, wajar saja anggaran tidak terlalu besar. Banggar tidak memper masalahkan dan menyetujui itu. Namun, di pemerintahan baru nanti, Kemenko ini akan melakukan penyesuaian kembali,mengingat, kemungkinan ada kementerian yang dihilangkan,” tambah Achsanul.
Politisi Demokrat ini menyatakan apresiasi terhadap serapan ketiga Kemenko ini. Rata-rata penyerapannya hampir 100 persen. Ia menilai penggunaan anggaran cukup efektif, sambil menyesuaikan apa yang akan dilakukan pemerintahan mendatang.
Banner Air Maaqo
No comments:
Post a Comment