Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantahnya. Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo adalah untuk membahas kepentingan bangsa.
"Tidak ada deal-nya. Saya pikir, bangsa ini harus dibangun bersama-sama," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Jumat 30 Januari 2015.
Namun, Wapres tidak bisa melarang, apabila ada masyarakat yang berpandangan adanya perjanjian-perjanjian tertentu antara Jokowi-Prabowo. "Berpikir boleh saja, tetapi tidak begitu. Sama-sama bangun bangsa ini," ujarnya.
Dia menuturkan, sebagai Presiden, tidak aneh jika Jokowi menerima tamu-tamu dari sejumlah tokoh. Termasuk, tokoh partai politik dari Koalisi Merah Putih. Dia menilai, langkah itu justru bagus agar negeri ini aman dan politiknya stabil.
"Itu tanda tanda politik kita stabil. Tidak ada partai yang tak bersahabat," ujarnyaa.
Lantas, mengapa Wapres tidak ikut dalam pertemuan itu? "Saya pimpin rapat kemarin," jawabnya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kisruh KPK vs Polri membuat internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami krisis komunikasi. Partai-partai yang "ngotot" agar Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri, bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang masih ragu.
Dalam Diskusi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema "KPK vs Polri: Politis atau Tidak", Jumat 30 Januari 2015, Direktur Political Communication Institute, Heri Budianto, menyatakan aroma tak harmonis terlihat antara Jokowi dengan KIH.
Hal itu juga dipertegas dengan berbagai pernyataan dari petinggi PDI Perjuangan yang mulai menyoal kinerja Presiden Jokowi.
"Jokowi di persimpangan jalan. Bingung, ke KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH. Sekarang setelah bertemu Prabowo Subianto, jadi terang benderang," ujar Heri.
Heri melihat, Jokowi terlihat ragu dengan koalisi pendukungnya yang mulai tidak solid. Namun, Heri justru khawatir, jika Jokowi memilih beralih ke KMP.
"Apa Jokowi bakal ke KMP? Itu bahaya, ruang gelap. Mending benahi ruangnya sendiri. KMP menunggu bola muntah. Ini kelemahan KIH," ujar Heri.
Heri menyarankan agar koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan itu segera berbenah, agar konflik di internal tidak meluas dan Jokowi tidak beralih ke KMP. "Sebaiknya KIH segera perbaiki diri," katanya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politisi PDI Perjuangan, Honing Sani, mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh setelah 100 hari masa pemerintahannya. Dia berharap pertemuan itu membantu Jokowi untuk membuat keputusan yang tepat, terutama gesekan antara KPK dan Polri.
"Setelah 100 hari kita tunggu keputusan positif baru dari Pak Jokowi," kata Honing yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 30 Januari 2015.
Menurutnya, pertemuan dengan banyak tokoh seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan mantan presiden BJ Habibie merupakan hal positif bagi Jokowi. Di mana Jokowi akan mendapat banyak masukan dan energi baru untuk menyelesaikan masalah.
Pada situasi saat ini, menurutnya, tidak mudah bagi Jokowi untuk menyelesaikan sengketa antara KPK dan Polri. Butuh banyak masukan, karena keputusan yang diambil selalu ada risikonya.
"Semakin banyak komunikasi akan menghasilkan keputusan tepat. Yang ditunggu keberanian Pak Jokowi mengambil keputusan dengan risiko paling minimal," katanya.
Mengenai inisiatif, Jokowi mengundang Prabowo ke istana, baginya bukanlah sebuah masalah.
"Itu inisiatif luar biasa. Masyarakat bisa melihat itu. Untuk membangun bangsa dibutuhkan kebersamaan. Perbedaan bukan memutuskan silaturahmi," katanya.
Selain itu, ia mengakui KIH sebagai pendukung Presiden Jokowi, membutuhkan dukungan KMP untuk membangun bangsa.
Banner Air Maaqo
No comments:
Post a Comment