Presiden Beri Ultimatum atas Kebakaran Hutan & Lahan, Khususnya Prov. Riau Pekanbaru Sudah 17 Tahun Berlangsung.
CNG.online - PRESIDEN
Joko Widodo melontarkan ultimatum agar semua pihak punya niat kuat untuk
menuntaskan masalah kebakaran lahan dan hutan di Indonesia, khususnya di
Provinsi Riau yang sudah berlangsung selama 17 tahun.
Jokowi yang kemarin blusukan ke Pekanbaru, Riau, mengaku sudah mendapatkan laporan, baik dari TNI-Polri, kementerian terkait, pemerintah daerah, maupun LSM lingkungan perihal persoalan itu.
"Semua pihak sebenarnya sudah mengerti masalah kebakaran lahan dan hutan ini, tetapi belum semua yang benar-benar berniat dan berkomitmen menuntaskannya. Kalau ada niat, semua akan selesai.Makanya saya tegaskan, ini mau menyelesaikan atau tidak," tegas Presiden.
Pihak Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pemerintah membenahi perizinan untuk industri kehutanan. "Seharusnya izin yang diberikan untuk kawasan hutan clear dulu. Jangan seperti sekarang, izin diberikan, tapi ternyata ada masalah (sengketa dengan warga). Ketika ada kebakaran, perusahaan dibilang tak bertanggung jawab," kata Ketua APHI Bidang Hutan Tanaman Industri Nana Suparna.
Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia Heru Prasetyo mengatakan Presiden dalam rapat bersama di ruang VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II menegaskan perlunya sistem informasi perizinan terpadu sebagai salah satu solusi penanggulangan kebakaran lahan.
Presiden kemarin sedianya meninjau lokasi bekas kebakaran lahan di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Me-ranti, tetapi batal karena helikopter yang membawanya tak bisa mendarat akibat cuaca buruk. Sebelum berkunjung ke Riau, Jokowi blusukan ke Provinsi Bengkulu.
Ia, misalnya, mengunjungi kampung nelayan di Malabero dan Pasar Panorama. Di kampung nelayan, Presiden mendengar masukan soal masih maraknya kapal pukat harimau di perairan Bengkulu dan langsung memerintahkan kepolisian dan TNI-AL bertindak tegas. Di Pasar Panorama, Jokowi memberikan bantuan Rp250 juta kepada koperasi pasar.
Presiden juga berjani akan mempercepat pembangunan jalan Bengkulu-Kota Lubuk Linggau, Sumsel, agar pertumbuhan ekonomi di daerah itu lebih cepat.
Jokowi yang kemarin blusukan ke Pekanbaru, Riau, mengaku sudah mendapatkan laporan, baik dari TNI-Polri, kementerian terkait, pemerintah daerah, maupun LSM lingkungan perihal persoalan itu.
"Semua pihak sebenarnya sudah mengerti masalah kebakaran lahan dan hutan ini, tetapi belum semua yang benar-benar berniat dan berkomitmen menuntaskannya. Kalau ada niat, semua akan selesai.Makanya saya tegaskan, ini mau menyelesaikan atau tidak," tegas Presiden.
Pihak Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pemerintah membenahi perizinan untuk industri kehutanan. "Seharusnya izin yang diberikan untuk kawasan hutan clear dulu. Jangan seperti sekarang, izin diberikan, tapi ternyata ada masalah (sengketa dengan warga). Ketika ada kebakaran, perusahaan dibilang tak bertanggung jawab," kata Ketua APHI Bidang Hutan Tanaman Industri Nana Suparna.
Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia Heru Prasetyo mengatakan Presiden dalam rapat bersama di ruang VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II menegaskan perlunya sistem informasi perizinan terpadu sebagai salah satu solusi penanggulangan kebakaran lahan.
Presiden kemarin sedianya meninjau lokasi bekas kebakaran lahan di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Me-ranti, tetapi batal karena helikopter yang membawanya tak bisa mendarat akibat cuaca buruk. Sebelum berkunjung ke Riau, Jokowi blusukan ke Provinsi Bengkulu.
Ia, misalnya, mengunjungi kampung nelayan di Malabero dan Pasar Panorama. Di kampung nelayan, Presiden mendengar masukan soal masih maraknya kapal pukat harimau di perairan Bengkulu dan langsung memerintahkan kepolisian dan TNI-AL bertindak tegas. Di Pasar Panorama, Jokowi memberikan bantuan Rp250 juta kepada koperasi pasar.
Presiden juga berjani akan mempercepat pembangunan jalan Bengkulu-Kota Lubuk Linggau, Sumsel, agar pertumbuhan ekonomi di daerah itu lebih cepat.
Banner Air Maaqo
No comments:
Post a Comment