CNG.online: - Batam - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merencanakan pengadaan 30 unit kapal perintis dalam lima tahun ke depan demi menjawab tantangan konektivitas antar pulau di Nusantara.
"Kapal perintis 30 unit dalam lima tahun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Batam Kepulauan Riau, Kamis (5/2).
Seluruh kapal itu akan disebar ke wilayah barat dan timur Indonesia.
Ia meminta pemerintah daerah-daerah kepulauan untuk bersabar dalam pengadaan kapal perintis, karena proses pengadaannya yang relatif lama.
"Namanya juga kapal, lama. Yang kayak gini tidak bisa dipaksa cepat," katanya.
Menteri menjelaskan beberapa proses yang perlu dilalui sebelum pengadaan yaitu pra lelang, lelang, pembuatan kapal hingga penyerahan kapal.
Sementara itu, untuk kapal-kapal perintis yang sudah ada sekarang, rencananya akan dibuat jadwal pelayaran reguler.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabuaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Hardinansah berharap pemerintah menambah jadwal pelayaran kapal Pelni ke kabupaten yang bertetangga dengan Thailand dan Vietnam itu.
Saat ini, kapal Pelni berlayar hanya dua kali dalam satu bulan ke Natuna, sehingga konektivitas warga Natuna dengan kabupaten kota lain di Kepri tidak lancar.
Ia mengatakan penambahan kapal Pelni diharapkan dapat menjawab kesulitan distribusi pangan ke pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan itu.
Kepala Bappeda bercerita, sejumlah warga di pulau-pulau perbatasan sempat kekurangan pasokan sembako akibat tidak lancarnya distribusi pangan.
"Ada pulau yang kekurangan sembako. Presiden pernah perintahkan kapal TNI AL ikut membantu agar jangan sampai distribusi sembako terputus," kata dia.
Memang saat ini masalah itu sudah selesai karena adanya kapal subsidi Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna yang sengaja mengantarkan logistik ke Natuna. Namun, menurut dia itu solusi sementara.
"Kapal perintis 30 unit dalam lima tahun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Batam Kepulauan Riau, Kamis (5/2).
Seluruh kapal itu akan disebar ke wilayah barat dan timur Indonesia.
Ia meminta pemerintah daerah-daerah kepulauan untuk bersabar dalam pengadaan kapal perintis, karena proses pengadaannya yang relatif lama.
"Namanya juga kapal, lama. Yang kayak gini tidak bisa dipaksa cepat," katanya.
Menteri menjelaskan beberapa proses yang perlu dilalui sebelum pengadaan yaitu pra lelang, lelang, pembuatan kapal hingga penyerahan kapal.
Sementara itu, untuk kapal-kapal perintis yang sudah ada sekarang, rencananya akan dibuat jadwal pelayaran reguler.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabuaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Hardinansah berharap pemerintah menambah jadwal pelayaran kapal Pelni ke kabupaten yang bertetangga dengan Thailand dan Vietnam itu.
Saat ini, kapal Pelni berlayar hanya dua kali dalam satu bulan ke Natuna, sehingga konektivitas warga Natuna dengan kabupaten kota lain di Kepri tidak lancar.
Ia mengatakan penambahan kapal Pelni diharapkan dapat menjawab kesulitan distribusi pangan ke pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan itu.
Kepala Bappeda bercerita, sejumlah warga di pulau-pulau perbatasan sempat kekurangan pasokan sembako akibat tidak lancarnya distribusi pangan.
"Ada pulau yang kekurangan sembako. Presiden pernah perintahkan kapal TNI AL ikut membantu agar jangan sampai distribusi sembako terputus," kata dia.
Memang saat ini masalah itu sudah selesai karena adanya kapal subsidi Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna yang sengaja mengantarkan logistik ke Natuna. Namun, menurut dia itu solusi sementara.
No comments:
Post a Comment