Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto datangi kiai NU dan Muhammadiyah
CNG.Online: - Surabaya Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi ulama dan kiai sepuh di Jawa Timur, Rabu 11 Februari 2015. Lembaga antirasuah itu meminta suntikan moral dari para kiai sepuh terkait adanya upaya pelemahan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto, mengatakan, kunjungannya ke kantor PWNU Jatim adalah meminta nasihat dari para ulama dan kiai. Sebagai staf, Roni tidak bisa membayangkan bila semua pimpinan di KPK ditetapkan tersangka.
"Jangan dibaca meminta perlindungan. Yang kami jaga adalah marwah antikorupsi. Saya yakin Polri juga ada marwah itu," kata Roni.
Roni juga menyampaikan informasi kepada kiai sepuh terkait perkembangan yang terjadi antara KPK dan Polri di Jakarta. Dari hasil paparan tersebut, Roni meminta tausiah dari kiai sepuh terkait langkah apa yang harus dilakukan oleh KPK.
KH Ali Mashuri, salah satu kiai sepuh PWNU Jatim, kata Roni, memberikan masukan. Gus Ali, begitu KH Ali disapa, memberikan beberapa petuah agar KPK tetap menjalankan fungsinya memberantas korupsi.
Gus Ali juga berpesan agar masing-masing pimpinan KPK bisa menahan diri. Artinya, tidak mengumbar pernyataan di media massa yang justru akan memperkeruh suasana. Roni juga meyakinkan bahwa antara lembaga KPK dan Polri tidak ada masalah. Keduanya masih tetap berdiri di rel masing-masing.
"Polemik yang terjadi ini karena kedua lembaga ini sedang mengalami krisis keteladanan," kata Roni.
Selain mendatangi kiai NU, Roni sudah lebih dulu meminta saran dari kiai Muhammadiyah. "Kami mendatangi kantor PP Muhammadiyah, agendanya sama, meminta saran dan pendapat untuk KPK," kata Roni.
CNG.Online: - Surabaya Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi ulama dan kiai sepuh di Jawa Timur, Rabu 11 Februari 2015. Lembaga antirasuah itu meminta suntikan moral dari para kiai sepuh terkait adanya upaya pelemahan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto, mengatakan, kunjungannya ke kantor PWNU Jatim adalah meminta nasihat dari para ulama dan kiai. Sebagai staf, Roni tidak bisa membayangkan bila semua pimpinan di KPK ditetapkan tersangka.
"Jangan dibaca meminta perlindungan. Yang kami jaga adalah marwah antikorupsi. Saya yakin Polri juga ada marwah itu," kata Roni.
Roni juga menyampaikan informasi kepada kiai sepuh terkait perkembangan yang terjadi antara KPK dan Polri di Jakarta. Dari hasil paparan tersebut, Roni meminta tausiah dari kiai sepuh terkait langkah apa yang harus dilakukan oleh KPK.
KH Ali Mashuri, salah satu kiai sepuh PWNU Jatim, kata Roni, memberikan masukan. Gus Ali, begitu KH Ali disapa, memberikan beberapa petuah agar KPK tetap menjalankan fungsinya memberantas korupsi.
Gus Ali juga berpesan agar masing-masing pimpinan KPK bisa menahan diri. Artinya, tidak mengumbar pernyataan di media massa yang justru akan memperkeruh suasana. Roni juga meyakinkan bahwa antara lembaga KPK dan Polri tidak ada masalah. Keduanya masih tetap berdiri di rel masing-masing.
"Polemik yang terjadi ini karena kedua lembaga ini sedang mengalami krisis keteladanan," kata Roni.
Selain mendatangi kiai NU, Roni sudah lebih dulu meminta saran dari kiai Muhammadiyah. "Kami mendatangi kantor PP Muhammadiyah, agendanya sama, meminta saran dan pendapat untuk KPK," kata Roni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mereka membuat "sembilan perintah" kepada Presiden
CNG.online: - Jakarta Para aktivis Perempuan Indonesia Anti-Korupsi meluapkan kemarahan atas Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan korupsi. Mereka pun menebar petisi melalui change.org agar Jokowi bertindak.
Dalam petisi yang diterbitkan pada Selasa 10 Februari 2015 itu, tercatat hingga Rabu 11 Februari, sudah lebih dari 7.000 orang menandatangani petisi yang berjudul "Kami perintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk bertindak dan berantas korupsi!"
"Cukup! Kami, Perempuan Indonesia Anti-Korupsi sudah muak. Kami adalah ibumu. Kami adikmu. Kami saudarimu. Kami anakmu. Kami yang memilih dan menjadikanmu pemimpin negeri. Karenanya kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi!" tulis petisi tersebut.
Di petisi itu, mereka mencatat sembilan hal yang harus dilakukan oleh Jokowi, pertama Cukup KPK dilemahkan, kedua Cukup pembusukan institusi hukum, ketiga Cukup koruptor kebal hukum, keempat Cukup angkat pejabat korup, kelima cukup kongkalingkong dan transaksi politik kotor, keenam Cukup rekening gendut.
Selanjutnya ketujuh Cukup foya-foya dengan uang rakyat, kedelapan Cukup wariskan budaya korupsi dan terakhir kesembilan Cukup pembiaran perampasan sumber daya alam.
Mereka membuat "sembilan perintah" kepada Presiden
CNG.online: - Jakarta Para aktivis Perempuan Indonesia Anti-Korupsi meluapkan kemarahan atas Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan korupsi. Mereka pun menebar petisi melalui change.org agar Jokowi bertindak.
Dalam petisi yang diterbitkan pada Selasa 10 Februari 2015 itu, tercatat hingga Rabu 11 Februari, sudah lebih dari 7.000 orang menandatangani petisi yang berjudul "Kami perintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk bertindak dan berantas korupsi!"
"Cukup! Kami, Perempuan Indonesia Anti-Korupsi sudah muak. Kami adalah ibumu. Kami adikmu. Kami saudarimu. Kami anakmu. Kami yang memilih dan menjadikanmu pemimpin negeri. Karenanya kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi!" tulis petisi tersebut.
Di petisi itu, mereka mencatat sembilan hal yang harus dilakukan oleh Jokowi, pertama Cukup KPK dilemahkan, kedua Cukup pembusukan institusi hukum, ketiga Cukup koruptor kebal hukum, keempat Cukup angkat pejabat korup, kelima cukup kongkalingkong dan transaksi politik kotor, keenam Cukup rekening gendut.
Selanjutnya ketujuh Cukup foya-foya dengan uang rakyat, kedelapan Cukup wariskan budaya korupsi dan terakhir kesembilan Cukup pembiaran perampasan sumber daya alam.
No comments:
Post a Comment