"Terdapat dua bahasan, yakni mengenai pokok-pokok jawaban Menperin atas pertanyaan Komisi VI dan mengenai anggaran Kemenperin Tahun 2015," ujar Menperin Saleh Husin di Jakarta, Senin.
Menperin mengatakan, perubahan anggaran untuk Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagian telah dipenuhi dari relokasi anggaran Program Penumbuhan dan Pengembangan industri logam, kimia, tekstil dan aneka.
Namun, lanjutnya, upaya tersebut hanya dapat menumbuhkan IKM sebanyak 50 unit IKM dari target 1.000 unit IKM yang direncanakan pada 2015.
Adapun alokasi anggaran untuk Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM adalah Rp305,89 miliar dengan anggaran tambahan APBN Perubahan sebesar Rp117,05 miliar, sehingga totalnya Rp422,94 miliar pada pagu anggaran Kemenperin berdasarkan program 2015.
Sedangkan, lanjut Menperin, tambahan anggaran untuk Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro belum dapat dipenuhi dan akan dioptimalkan dari anggaran yang sudah dialokasikan sebelumnya.
Adapun alokasi anggaran untuk Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro adalah Rp294,64 miliar dengan anggaran tambahan APBNP sebesar Rp24,15 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp318,79 miliar.
Dalam raker tersebut, Menperin didampingi jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian seperti Dirjen IKM Euis Saedah, Dirjen Industri Agro Panggah Susanto, Dirjen Basis Industri Manufktur Harjanto, Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari dan Irjen Kemenperin Syarif Hidayat.
Raker yang dimulai pukul 20.45 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafidz Tohir. Hingga Pukul 22.15, raker masih terus berlangsung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Komisi IV Minta Realokasi Anggaran Kementan,
Komisi IV DPR RI juga minta Kementerian Pertanian merealokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015. Realokasi pada beberapa duplikasi anggaran di masing-masing Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian , kepada program yang lebih produktif.
“Kami (Komisi IV)minta di realokasi termasuk anggaran pengawalan, yang saya nilai anggaran pengawalan terlalu besar. Persetiap direktorat jenderal pasti ada anggaran pengawalan di APBN-P,” ungkap Wakil Ketua Komisi Herman Kheron, setelah Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Senin (9/2), di Gedung Parlemen, Jakarta.
Herman menjelaskan yang dimaksud anggaran pengawalan yaitu termasuk di dalamnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengawalan program di lapangan.Menurutnya, melihat besaran anggaran pengawalan sangat fantastis karena di RAPBN-P hampir Rp.2 Triliun.
“Kalau semua anggaran tidak teknis hanya untuk pengawalan, saya kira tidak produktif hasilnya. Sehingga kami minta diubah lagi sampai nanti kepada rapat kerja selanjutnya pada penetapan anggaran,” tegas Herman, Politisi Partai Demokrat.
Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, dengan agenda membahas usulan APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2015. Komisi IV DPR RI juga menyetujui pagu tambahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015 Kementerian Pertanian sebesar Rp.16,9 Triliun.
Komisi IV DPR RI juga minta Kementerian Pertanian merealokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015. Realokasi pada beberapa duplikasi anggaran di masing-masing Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian , kepada program yang lebih produktif.
“Kami (Komisi IV)minta di realokasi termasuk anggaran pengawalan, yang saya nilai anggaran pengawalan terlalu besar. Persetiap direktorat jenderal pasti ada anggaran pengawalan di APBN-P,” ungkap Wakil Ketua Komisi Herman Kheron, setelah Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Senin (9/2), di Gedung Parlemen, Jakarta.
Herman menjelaskan yang dimaksud anggaran pengawalan yaitu termasuk di dalamnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengawalan program di lapangan.Menurutnya, melihat besaran anggaran pengawalan sangat fantastis karena di RAPBN-P hampir Rp.2 Triliun.
“Kalau semua anggaran tidak teknis hanya untuk pengawalan, saya kira tidak produktif hasilnya. Sehingga kami minta diubah lagi sampai nanti kepada rapat kerja selanjutnya pada penetapan anggaran,” tegas Herman, Politisi Partai Demokrat.
Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, dengan agenda membahas usulan APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2015. Komisi IV DPR RI juga menyetujui pagu tambahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015 Kementerian Pertanian sebesar Rp.16,9 Triliun.
Banner Air Maaqo
No comments:
Post a Comment